Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

YUK AWASI BARENG-BARENG BANSOS

dpnspri

YUK AWASI BARENG-BARENG BANSOS

 

Oleh: Dika Moehammad

 

Tanpa pandemi sekalipun, rakyat miskin di Indonesia telah mengalami berbagai kesulitan ekonomi, kesehatan, pendidikan, akses permukiman layak dan lainnya. Pandemi telah menambah beban kesulitan yang harus ditanggung oleh rakyat miskin menjadi berlipat ganda.

 

Banyak rakyat miskin terimbas oleh krisis ekonomi, sebagian besar keluarga miskin tidak memiliki ketahanan ekonomi dan sosial dalam menghadapi krisis akibat covid-19 (hilang pekerjaan, tidak punya tabungan, tinggal dipemukiman padat dan berpolusi, dll).

 

Dalam kondisi sulit ini, rakyat miskin membutuhkan peran yang besar dari pemerintah. Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran berharga tentang penting dan mendesaknya intervensi program perlindungan sosial. Komitmen untuk melaksanakan program perlindungan sosial, khususnya dimasa pandemi, ditunjukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyalurkan tambahan program bantuan sosial bagi keluarga miskin, seperti: Bansos Sembako tahun 2020, dan Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021.

 

Program-program tersebut tentu membutuhkan pengawasan. Bila untuk mengawasi keamanan lingkungan kita membutuhkan siskampling atau kamera CCTV, maka untuk mengawasi bantuan sosial membutuhkan keterlibatan luas dari kita. Bansos merupakan program penting agar bisa bermafaat pada warga yang membutuhkan. Maka di samping harus tepat sasaran, bamsos juga harus terjamin akuntabilitasnya. Di sinilah peranan masyarakat secara luas dibutuhkan. Inilah yang kemudian mendorong Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) di Jakarta memfasilitasi pelaksanaan audit sosial, sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan publik.

 

Audit sosial merupakan model pengawasan partisipatif atas pelaksanaan kebijakan (program) pemerintah maupun swasta. Model ini mendudukan warga miskin untuk mampu membuktikan apakah kebijakan (program) pemerintah sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan atau perlu dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Dengan pengawasan secara berjamaah ini diharapkan sebuah program pemerintah seperti bansos bisa berjalan dengan baik. Dengan program ini warga miskin tidak hanya menerima, tetapi juga ikut mengawasi secara bersama-sama.

 

Dalam audit sosial ini SPRI melibatkan 175 perempuan miskin kota sebagai surveyor lapangan, dan sebanyak 3948 keluarga miskin sebagai responden. Kegiatan dilakukan di 35 Kelurahan di Jakarta. Inisiatif kegiatan Audit Sosial meliputi;

 

  1. Pendataan Partisipatif keluarga miskin layak menerima PKH akan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima manfaat PKH;
  2. Melakukan Monitoring Pendistribusian Bansos Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST);
  3. Membangun Posko Informasi & Pengaduan, di 35 Kelurahan di DKI Jakarta, & memberikan masukan & arah perbaikan & perubahan Kebijakan pelaksanaan skema program perlindungan sosial.

 

Dari audit sosial ini SPRI mendapatkan temuan-temuan penting di lapangan, antara lain:

 

  1. Meningkatnya jumlah keluarga sangat miskin. Jumlah keluarga kategori sangat miskin sebelum covid-19 sebanyak 2.310 KK. Setelha terjadi covid-19 mengalami peningkatan menjadi 3.194 KK. Kenaikan yang sangat signifikan
  2. Sebanyak 2892 Keluarga Miskin Layak mendaptkan PKH akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima manfaat program PKH.
  3. Sebagian besar keluarga miskin tidak memiliki ketahanan ekonomi dan sosial dalam menghadapi krisis akibat covid-19. (Hilang Pekerjaan, tidak punya tabungan, tinggal dipemukiman padat dan berpolusi, dll).
  4. Bantuan tidak diantarkan dari rumah kerumah, penerima harus mengambilnya secara antri di Pos RT/ RW atau tempat umum lainnya.
  5. Jenis bantuan sembako belum sesuai dan efisien untuk menaikan daya tahan tubuh masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.
  6. Sebagian besar penerima bansos sembako atau sebanyak 82%, menyatakan jenis bansos yang ideal adalah uang tunai.
  7. Terjadi dugaan pemotongan secara tidak resmi dibeberapa kelurahan. Untuk pembangunan Pos RW, untuk membeli ambulan, pembangunan tempat ibadah, dll.
  8. Sebanyak 37,7 persen menyatakan penyelenggara tidak membuka daftar penerima untuk diketahui umum.
  9. Sebanyak 1200 keluarga tidak mendapatkan bansos sembako PSBB tahun 2020. Setelah dilakukan komunikasi dan advokasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta, sebanyak 955 keluarga miskin diakomodir mendapatkan Bansos Sembakon.
  10. Sebanyak 461 Keluarga Penerima Manfaat melaporkan tidak bisa mencairkan Kartu Sembako, saldo kosong sejak Maret 2020.
  11. Sebanyak 900 Keluarga miskin terdampak covid di Jakarta melapor tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) baik dari pemprov maupun Kementerian Sosial RI.

 

Selain temuan-temuan di atas, kegiatan ini memberikan kesempatan dan peluang warga miskin kota untuk lebih memahami makna dari partisipasi atau keikutsertaan diri dalam persoalan sosial.  Warga juga terlibat dalam menemukenali permasalahan prioritas, dan mampu merumuskan alternatif solusi berdasarkan kebutuhan.

 

Audit sosial juga memperlihatkan bahwa warga miskin perkotaan memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menyuarakan hak-haknya terkait peningkatan layanan sosial dan program perlindungan sosial berbasis data dan fakta sebagai alat bukti. Audit sosial berfungsi sebagai perangkat bantu pengawasan masyarakat, mampu    memperkuat argumentasi   berdasarkan fakta dan data dalam menyuarakan hak-hak warga miskin kota.

 

Dari keberhasilan audit sosial di Jakarta inilah yang kemudian mendorong untuk mewujudkan upaya Reformasi Program Perlindungan Sosial di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, SPRI bersama dengan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial memperluas praktik pengawasan partisipatif melalui model penerapan Audit Sosial di; Bandar Lampung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya.***

 

DIKA MOEHAMMAD, Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)

 

Materi ini disampaikan dalam Webinar Peluncuran Pengkuran Kinerja "Akuntabilitas Tata Kelola Anggaran Covid dan Inisiatif Keterlibatan Kelompok Marjinal Dalam Proses Penganggaran di Masa Pandemi, di selenggaran International Budget Partnership (IBP) Indonesia, 3 Juni 2021