Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Warga dan Perangkat RT/RW Harus Paham Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Editor

Dinas Sosial DKI Jakarta membuka pendaftaran online untuk fakir miskin dan orang tidak mampu pada 25 Oktober – 4 November 2020. Pendataan tersebut bertujuan untuk menyusun DTKS di Jakarta.

 

Berikut ini informasi lengkap mengenai DTKS. Penting bagi warga dan perangkat RT/RW mengerti dan paham mengenai DTKS. Dengan mengerti dan paham mengenai DTKS maka warga dapat ikut serta memberi masukan perbaikan terhadap layanan sosial di Jakarta.

 

Apa itu DTKS?

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah kumpulan informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari 40 persen yang paling rendah status kesejahteraannya (miskin). Dari seluruh jumlah penduduk nasional dan atau lokal DKI Jakarta, hanya 40 persen yang rendah status kesejahteraannya masuk DTKS.

 

Berdasarkan hasil pemeringkatan status kesejahteraan, 40 persen rumah tangga yang tergolong miskin, selanjutnya dikelompokkan keluarga miskin di DTKS sebagai berikut:

 

  1. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 11% terendah.
  2. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 11-20% terendah.
  3. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dan seterusnya.

 

Apa manfaat DTKS?

  • Bagi pemerintah DTKS bermanfaat sebagai sumber (rujukan) data untuk menyalurkan program perlindungan sosial seperti: PKH, BPNT, KIP, BPJS Kesehatan PBI, KJP, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan penyaluran bansos terdampak Covid-19.
  • Pemerintah menyalurkan Program Perlindungan sosial seperti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeringkatan status kesejahteraan keluarga miskin. Contohnya PKH hanya disalurkan untuk keluarga miskin dengan status kesejahteraan terendah yaitu: 11 persen terbawah.
  • Bagi warga miskin DTKS bermanfaat sebagai acuan untuk mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan program-program perlindungan sosial dari pemerintah. Warga miskin yang nama dan identitasnya tidak ada di DTKS tidak akan terdaftar sebagai penerima Program Perlindungan Sosial.

PROSES PENYUSUNAN DTKS

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019, Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial, Dinas Sosial (Pusdatinjamsos) Provinsi DKI Jakarta melakukan pendataan dan pemutakhiran DTKS secara berkala paling sedikit  2 (dua) kali dalam setahun.

 

Proses dan tahap penyusunan DTKS berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut di atas:

 

  1. Sosialisasi
  2. Pendaftaran
  3. Pemadanan data dengan Dinas Dukcapil
  4. Pemadanan data dengan Badan Pendapatan Daerah
  5. Musyawarah kelurahan
  6. Penetapan daftar sasaran tetap Kota/Kabupaten
  7. Penginputan daftar sasaran tetap dalam aplikasi sistem SIKS NG
  8. Verifikasi dan validasi
  9. Pemeringkatan dan penetapan DTKS


Berikut ini tahap-tahap yang penting diketahui dan diawasi oleh warga, di antaranya:

 

  1. Tahap sosialisasi adalah tahap untuk mengumumkan jadwal ke warga dan tahapan pemutakhiran DTKS. Warga harus mengetahui kapan waktu pendaftaran secara mandiri, bagaimana cara mendaftar, apa saja persyaratan dan prosedurnya.
  2. Tahap pendaftaran adalah tahap dimana warga bisa secara mandiri mendaftarkan diri. Pada tanggal 25 Oktober – 4 November 2020 Dinas Sosial DKI Jakarta membuka pendaftaran secara online. Warga tidak perlu datang ke kantor lurah. Cukup dengan mengisi link yang telah dibuat oleh Dinas Sosial DKI Jakarta.
  3. Tahap Musyawarah Kelurahan adalah tahap dimana Lurah, RW, Tokoh Masyrakat dan perwakilan dinsos menetapkan daftar awal sasaran yang akan dimasukkan ke DTKS. Penetapan ini didasarkan atas hasil pemadanan (pencocokan) data dengan Dinas Dukcapil dan Badan Pendapatan Daerah. Sebelum dilaporkan kepada Walikota melalui Camat, daftar awal sasaran wajib disosialisasikan ke warga untuk mendapatkan saran dan masukan. Sekurangnya selama tujuh hari.
  4. Tahap verifikasi dan validasi adalah tahap untuk pengumpulan data hasil survei (kunjungan lapangan). Data yang dihasilkan dalam tahap ini, selanjutnya akan digunakan untuk menganalisis Peringkat Kesejahteraan Rumah Tangga (pemeringkatan). Oleh karena itu penting agar warga mengawal proses ini.
  5. Tahap pemeringkatan kesejahteraan dan penetapan DTKS. Tahap ini merupakan tahapan yang tidak melibatkan warga. Pusdatin Jamsos Dinas Sosial Jakarta melakukan pemeringkatan dari status kesejahteraan terendah sampai dengan status kesejahteraan tertinggi. Data hasil pemeringkatan selanjutnya ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

 

Kenapa Harus Paham DTKS

  1. Memahami DTKS artinya mengetahui bagaimana cara pemerintah menggunakan data keluarga miskin, untuk menyalurkan Bantuan Sosial.
  2. Memahami DTKS artinya mengetahui bagaimana cara pemerintah menetapkan sasaran keluarga penerima manfaat program perlindungan sosial.
  3. Memahami DTKS artinya mengetahui bahwa keluarga miskin yang terdaftar di DTKS tidak otomatis akan mendapatkan bansos jika status kesejahteraanya tidak sesuai kategori.
  4. Memahami DTKS artinya mengetahui bahwa tidak semua yang masuk DTKS menerima bantuan sosial. Peringkat status kesejahteraan sangat menentukan program perlindungan sosial apa saja yang akan diterima. Penerima PKH 11 persen terendah, penerima BPNT 25 persen terendah, dan seterusnya.

 

Sumbang Saran SPRI Tentang DTKS

Berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil kajian SPRI berpendapat sebagai berikut:

 

  1. Proses Pendaftaran DTKS masih menyulitkan warga miskin. Masih banyak warga miskin yang tidak mengerti cara mengakses pendaftaran online. Mulai dari waktunya yang pendek, tidak banyak yang bisa menggunakan internet, tidak punya HP berbasis internet, link sering eror atau jaringan lemot, dan lain sebagainya.
  2. Pendaftaran online harus dibuka sepanjang tahun. Verifikasi dan Validasi juga sebaiknya dilakukan setiap saat untuk data baru. Agar tidak menumpuk data yang belum diverifikasi dan validasi.
  3. Mayoritas warga miskin tidak mengetahui proses tindak lanjut setelah pendaftaran online atau pendaftaran offline. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah (Dinas Sosial Jakarta) proses dan tahapan setelah warga miskin mendaftar secara online atau offline.
  4. Warga dilibatkan secara terbuka dalam proses pendataan. Musyawarah kelurahan dan proses verifikasi dan validasi dibuka untuk umum, bukan hanya elite dan tokoh masyarakat yang diundang.
  5. SPRI menolak proses pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga yang dilakukan secara tertutup, mengandalkan sistem komputer. Hasil pemeringkatan serta pertimbangan atau variabel pemeringkatan status kesejahteraan harus diketahui warga miskin. Dinas Sosial perlu mengumumkan secara terbuka.

 

 

Selebaran ini dikeluarkan oleh

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)

Jl. Tanjung Duren Selatan VI No. 28 Grogol Petamburan Jakarta Barat 11470

Hp. 0813.8901.8180