Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Tanggungjawab Negara Terhadap Rakyat Miskin

 

Di negeri yang kaya raya ini sebagian besar rakyatnya hidup susah, miskin, atau pas-pasan. Fakta kemiskinan kian hari kian terang, seiring kesulitan-kesulitan yang rakyat hadapi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk terus bertambah, generasi baru terus lahir dan tumbuh, lapangan kerja tetap terbatas, penghasilan tidak meningkat dibanding kebutuhan hidup.

 

Bila seorang anak rakyat miskin beruntung dan berbahagia bisa lulus pendidikan tinggi, tetap belum jadi jaminan bagi kawan/saudara/kenalan sarjana kita itu akan terbebas dari kemiskinan. Pertama, jenis pekerjaan dengan upah tinggi atau layak hanya menerima lulusan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mahal, sulit dijangkau oleh anak rakyat jelata. Kedua, situasi ekonomi tidak mendukung bagi pembukaan usaha skala kecil dan menengah (kecuali sekedar untuk bertahan hidup, itupun banyak persoalan yang dihadapi). Untuk membuka usaha skala kecil atau menengah secara mandiri tidak mudah, selain membutuhkan modal yang besar. Modal, dalam pengertian pinjaman dari bank, memang semakin kecil yang dikucurkan bagi usaha kecil atau menengah. 

 

Pihak atau kekuatan ekonomi-politik yang selama puluhan tahun telah berkuasa dan menjalankan agenda mereka yang berakibat kemiskinan tersebut di atas, masih tak mau mengakui kegagalan mereka—apalagi bertanggungjawab.

 

Ketidakberesan langsung nampak bagi rakyat, manakala ada pihak atau penguasa yang berfoya-foya dengan kekayaan negara, atau memanfaatkan kekayaan negara untuk kepentingan mempertahankan kekuasaannya (politik). 

 

Negara dan Orang Miskin

 

Amartya Sen, seorang pemikir ekonomi dan hak asasi asal India,  pernah mengatakan, “kemiskinan sangat terkait dengan kemampuan dan kebebasan seseorang, yakni persoalan akses mereka terhadap sumber-sumber penghidupan (ekonomi).”  Terkait hubungan negara dan rakyat,  artinya, negara berkewajiban mengentaskan kemiskinan dengan cara menjamin akses rakyat  atas produksi dan distribusi sumber daya ekonomi. Pemerintah wajib menerapkan kebijakan publik yang  demokratis, adil, dan setara demi mengupayakan penghapusan pengangguran dan memajukan kesejahteraan bersama.

 

Ada dua jenis kekuasaan negara yang dikenal dalam sejarah. Pertama, negara yang dikuasai oleh golongan kaya (atau perwakilannya) yang melakukan penghisapan dan penindasan terhadap mayoritas rakyat miskin. Negara tipe ini ada sejak zaman kerajaan-kerajaan tempo dulu (atau biasa disebut feodalisme), hingga zaman penjajahan atau sering disebut kolonialisme.

 

Jenis kedua adalah negara yang dikuasai oleh golongan rakyat tertindas yang terorganisir memenangkan perjuangan. Kekuasaan golongan ini berupaya dan bertekad menghapus penindasan manusia terhadap manusia lain. Menjalankan program-program yang berpihak pada rakyat, mengubah tatanan masyarakat menjadi semakin adil, makmur, dan maju. Sesungguhnya ini lah sejarah dari Republik Indonesia, negara kita yang lahir dari perjuangan golongan tertindas terorganisir merebut kemerdekaan dari penindas kaum modal kolonialis.

 

Sebelum merdeka, kita merupakan bangsa jajahan, kumpulan orang-orang yang diperintah oleh bangsa lain, penjajah. Para pejuang kemerdekaan menyatakan negara penjajahan kolonial harus dihapuskan, kemudian  digantikan dengan negara yang berjanji mengemban amanat keadilan sosial bagi seluruh rakyat.  Janji tersebut setara dengan kontrak politik yang dinyatakan dalam dasar negara dan juga Undang Undang Dasar (konstitusi). 

 

Tanpa adanya rakyat, maka tidak ada negara. Negara berjanji lewat konstitusi agar diakui oleh rakyatnya yang telah terlibat dalam berbagai bentuk perjuangan berdarah-darah dan pengorbanan lainnya dari seluruh rakyatnya.

 

Karena butuh dukungan rakyat maka dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan, bahwa Negara bernama Republik Indonesia berjanji melindungi seluruh rakyat dan mensejahterakannya. Pengertian “melindungi” bukan sekedar soal bagaimana menjaga rakyat Indonesia dari ancaman pihak luar (asing), tetapi juga melindungi rakyat dari penindasan, kesengsaraan, kemiskinan, keterbelakangan (buta-huruf), dan lain-lain.

 

Untuk mewujudkan perlindungan tersebut, dalam pasal UUD 1945 dituliskan beberapa tanggung jawab negara terhadap seluruh rakyatnya, seperti memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak, memberikan pengajaran, dan sebagainya. Ini merupakan tanggung jawab dasar dan umum negara. Adalah hak rakyat tertindas untuk menikmati perlindungan yang jadi tanggung jawab negara tersebut.

 

Lebih lanjut lagi, ditegaskan pula dalam UUD 1945 tersebut, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Makna “dipelihara” disini bukan berarti diternakkan, seperti dalam panti sosial, panti jompo, dll, tetapi negara berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial kepada orang-orang miskin agar tetap bisa hidup. Seharusnya, kalau pemerintah Indonesia mau menjalankan UUD 1945, maka seharusnya negara menciptakan sistim jaminan sosial untuk seluruh rakyatnya, seperti jaminan sosial bagi penganggur, uang pensiun, perumahan, dsb.

 

Pada kenyataannya, kita menyaksikan bagaimana rakyat miskin di Indonesia terlunta-lunta di pinggir jalan, di pojok toko, di lampu merah, dan sebagainya. Mereka tidak mendapat sepeserpun bantuan dari negara, bahkan mereka seringkali mendapat perlakuan tindak sewenang-wenang, seperti razia gepeng, operasi yustisi, dsb. Ini adalah tindakan anti-konstitusi, dan seharusnya pelakunya mendapat sanksi berat dari negara.

 

Berdasarkan data diketahui bahwa 70% rakyat Indonesia kini hidup bergantung pada sektor informal  (PK5, tukang parkir, ojek, dsb) yang rentan hidup dan pekerjaannya, apalagi untuk memastikan kesejahteraan. Ini berarti negara sudah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti yang dijanjikan UUD 1945.

 

Sebetulnya 70% orang-orang itu wajib bangkit berjuang merebut hak yang dijanjikan UUD 45 dan dasar negara. Karena sejak dari awal sejarah Republik Indonesia adalah sejarah memastikan negara mengurus dan melindungi rakyatnya. Sejarah menentang penjajahan dan kesengsaraan karena negara membiarkan penindasan terhadap rakyat miskin. Bila kita masih berpegangan pada UUD 45 dan Pancasila maka tugas sejarah rakyat berjuang melawan negara kolonial atau pun negara apapun yang tidak melindungi dan mensejahterakan rakyat miskin.

***

Sumber Gambar: www.lensabengkulu.com