Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Tanggung Jawab Negara Di Kala Pandemi

dpnspri

Tanggung Jawab Negara Di Kala Pandemi

Redaksi

Pandemi belum kunjung usai. Rakyat harus bertarung melawan pandemi sekaligus melawan kemiskinan yang semakin merajalela. Inilah tantangan terberat hidup di hari ini. Palu Godam kehidupan membuat hidup rakyat miskin semakin penyet. Di manakah negara?

 

Ada 4 teori tentang terbentuknya negara. Pertama, teori Ketuhanan. Teori ini juga disebut sebagai teokrasi, yaitu beranggapan bahwa negara terbentuk karena kehendak Tuhan dibandingkan karena perjuangan atau revolusi. Konsep ini melahirkan negara monarki. Contohnya adalah negara Inggris.

 

Kedua, teori Perjanjian Masyarakat. Teori ini dikenal sebagai teori kontrak sosial. Masing-masing individu bersepakat membentuk suatu negara. Inilah yang kemudian melahirkan kesepakatan atau kontrak sosial. Dengan konsep ini maka kekuasaan berada di tangan rakyat. Negara tidak dapat bertindak semena-mena, karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh rakyat.

 

Ketiga, teori Kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya orang atau kelompok yang paling kuat yang berhasil mendirikan negara. Teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah, setelah adanya pertarungan sengit mereka menjadi pihak yang berkuasa.

 

Keempat, teori hukum alam. Menurut teori ini, negara terbentuk secara alamiah. Negara muncul karena kehendak alam sebagai jawaban bahwa manusia selalu hidup berdampingan. Secara alami manusia adalah makhluk sosial dan politis, yang perlu mendirikan komunitas untuk mengeluarkan pendapat serta menyumbangkan pemikiran. Maka mereka kemudian membentuk negara.

 

Bila melihat perkembangannya, pada awalnya negara kita terbentuk karena kontrak sosial. Setelah Proklamasi, rakyat Indonesia bersepakat mendirikan negara republik Indonesia. Maka sejak awal ada konsep lembaga perwakilan. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang kemudian diwakilkan lewat wakil-wakilnya. Namun, dalam perkembangannya, negara kita berubah menjadi negara kekuasaan. Bermula sejak Orde Baru berkuasa, orang-orang kuat, yaitu para pemilik modal dan tentara yang menguasai negara. Rakyat dipaksa tunduk pada negara.

 

Revolusi Demokratik 1998 berusaha untuk mengembalikan agar kedaulatan di tangan rakyat, namun belum berhasil hingga hari ini. Walaupun pemilihan dilakukan secara demokratis, kekuasaan masih di tangan orang-orang kuat yang disebut sebagai oligarki sebagaimana lagu Slank:

 

"Satu OPP berkuasa karna banyak yang nyoblos

Para pejabatnya anggota OPP yang menang

Anggopta OPP yang kalah cuma bisa duduk mrongos

Gak dapat tempat untuk bareng-bareng berjuang

 

Anak bocah terperangkap jerat situasi

Ciptaan bapakmu yang terlalu merevolusi

Aku cuma korban keadaan frustasi

Kecewa bertanya membobol tembok tradisi."

 

Karena kekuasaan di tangan oligarki, maka segala kebijakan, termasuk di kala pandemi adalah demi kepentingan mereka. Inilah sebabnya rakyat miskin dibiarkan sempoyongan menghadapi pandemi. Negara tidak hadir untuk rakyat. Negara hadir untuk oligarki yang jumlahnya sedikit namun memegang kekuasaan di segala bidang kehidupan. Maka negara kita yang telah merdeka selama 76 tahun ini masih menjadi negara kekuasaan.

 

Kewajiban Negara dan Perjuangan Rakyat

Dalam situasi seperti saat ini, negara harus hadir untuk mencukupi dua hal. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pokok sehari-hari. Negara memang telah memberikan berbagai bantuan sosial, namun selain banyak yang tidak tepat sasaran juga jumlahnya tidak mencukupi. Rata-rata bantuan pemerintah hanya cukup untuk satu sampai dua minggu. Dan parahnya lagi, dana bantuan sosial masih dikorupsi secara besar-besaran.

 

Kedua, kebutuhan kesehatan. Pandemi mengharuskan negara hadir menenuhi kebutuhan kesehatan warganya. Covid adalah wabah yang meluas. Oleh karena itu, negara harus memberikan pelayanan kesehatan yang meluas, gratis dan cepat untuk menanggulangi penyebaran penyakit tersebut. Namun selama ini peran negara masih belum maksimal. Masih banyak warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk keterbatasan ruang perawatan sampai kelangkaan oksigen. Vaknisasi pun masih tersendatsendat. Masih banyak warga masyarakat belum mendapatkan vaksinasi. Padahal ini penting sebagai benteng menghadapi pandemi.

 

Kondisi di atas masih ditambah kurang sigapnya negara dalam menghadapi pandemi. PPKM yang pelaksanaannya tidak dijalankan secara tegas menyebabkan wabah pandemi terus meluas. Di samping itu, negara juga tidak menyediakan jaring pengaman sosial secara maksimal ketika menerapkan PPKM. Akibatnya, rakyat miskin masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah mengapa pelaksaan PPKM belum bisa berjalan sacara maksimal.

 

Di beberapa tempat malah warga miskin menjadi korban penerapan PPKM. Pedagang kaki lima yang tetap berjualan didenda oleh pemerintah setempat dengan denda yang tidak masuk akal. Padahal mereka tetap berdagang karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat Kebijakan seperti ini, banyak pembangkangan terhadap aturan PPKM karena negara tidak hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya.

 

Dalam kondisi kurang hadirnya negara dalam penangan pandemi, rakyat miskin harus memperjuangan hak-haknya. Tanpa perjuangan, maka rakyat miskin akan tetap dipinggirkan. Hak-hak dasar dan kesehatan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Oleh karena itu, menuntut hak tersebut merupakan perjuangan yang mulia. Ayo, Bung. Rebut hak-hakmu!***