Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Tak Cukup Perbaikan Data Saja

dpnspri

Tak Cukup Perbaikan Data Saja; bangun sistem pendataan yang berkelanjutan, terintegrasi, valid dan terbuka setiap saat !

 

spri-nasional.org, Jakarta – Baru-baru ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan pemutakhiran data untuk memastikan proses pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan lancar dan tepat sasaran.

 

Hal tersebut dilakukan karena adanya perubahan data yang disesuaikan kembali dengan kategori penerima BST, seperti adanya penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah luar DKI Jakarta, perubahan status perkawinan, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, penerima PKH/BPNT, dan memiliki penghasilan tetap.

 

Pemuktahiran data tersebut dilakukan berdasarkan usulan penghapusan dan pengusulan baru dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) melalui Forum Musyawarah Kelurahan yang dilaksanakan pada bulan Februari lalu. Adanya perubahan data itu yang membuat pencairan BST Tahap 2 baru dapat dilakukan pada bulan Maret, disusul dengan pencairan Tahap 3.

 

Ada beberapa hal yang menjadi penilaian bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak dapat melanjutkan BST COVID-19 tahun 2021, yaitu apabila:

a. Menyalahgunakan kartu BST (diperjual-belikan, disalahgunakan, dll)

b. Terdapat perubahan hasil musyawarah kelurahan dan verifikasi lapangan oleh petugas wilayah

c. Duplikasi dengan penerima bantuan sosial PKH dan BPNT

d. Penerima yang sudah pindah/meninggal/tidak lagi masuk ke dalam DTKS

 

Menanggapi hal tersebut diatas, Juru Bicara Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial, Dika Moehammad memberikan komentar terkait pemuktahiran data penerima BST yang tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta kepada spri-nasional.org via daring.

 

“Yang pertama, kami atas nama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas apa yang tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam memperbaiki carut marut data penerima BST. Kami menilai ini sesuai dengan kondisi real dilapangan. Harapan kami, perbaikan data yang saat ini tengah dilakukan tidak bersifat tambal sulam dan seputar pada penerima BST saja. Perbaikan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) warga miskin DKI Jakarta juga harus menjadi prioritas kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.”, terangnya.

 

Selain itu, Dika juga menegaskan bahwasannya pemuktahiran data penerima ini harus dilakukan secara terus menerus dan membuka ruang partisipasi publik untuk menilai serta memastikan daftar penerima BST dapat diakses dengan mudah oleh publik.

 

Untuk memastikan dan menjamin ke depannya tidak akan terjadi lagi insiden pungutan liar (pungli) seperti yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial, Pemprov DKI Jakarta semestinya bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam menindak pelaku dan mencegah berbagai modus penyimpangan bantuan sosial.

 

Terkait dengan banyaknya pengaduan warga miskin DKI Jakarta penerima BPNT yang menyatakan saldonya masih kosong, Dika juga mendesak Pemprov DKI Jakarta bertindak cepat memberikan kompensasi sementara waktu dalam bentuk BST kepada mereka sampai adanya kepastian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku pelaksana program BPNT.

 

“Berbagai macam permasalahan yang timbul ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki skema perlindungan sosial yang komprehesif dan berkelanjutan khususnya bagi rakyat miskin sampai diri dan keluarganya mampu dan keluar dari jurang kemiskinan. Kami mengusulkan Jaminan Pendapatan Dasar Semesta (Jamesta) sebagai solusi atas masalah ini”, Dika menambahkan.