Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Reformasi Program Perlindungan Sosial

dpnspri

REFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL:

Perluas Cakupan Penerima dan Manfaat

 

Oleh : Tim Redaksi

 

"Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin," begitu kata Bung Karno. Oleh karena itu, adalah kewajiban pemerintah untuk sesering mungkin mendatangi gubuk si miskin karena di sanalah Tuhan berada. Apalagi saat seperti ini, ketika wabah pandemi Covid 19 belum kunjung mereda.

 

Melindungi warga miskin merupakan kewajiban negara. Sebagai bagian dari warga masyarakat, warga miskin dalam posisi yang termajinalkan. Sistem ekonomi dan politik saat ini tidak berpihak pada si miskin di mana Tuhan berada. Saat ini warga miskin dibiarkan dalam posisi terhimpit. Di sinilah perlindungan sosial diperlukan. Yaitu suatu sistem yang memberikan jaminan kepada warga miskin untuk hidup layak.

 

Konstitusi  kita  menjamin  hak-hak  warga  miskin  untuk  bisa  hidup  layak.  Para  pendiri bangsa sudah menyadari bahwa masih ada kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Dalam posisi seperti ini, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk berpihak pada yang lemah. Yaitu, mereka yang menjadi korban dari sistem sosial yang timpang. Mereka yang sehari-hari sudah bekerja keras namun karena sistem tidak adil, berada dalam posisi terbawah dalam strata masyarakat. Kondisi yang tak berubah dari nenek moyang sampai anak cicit.

 

Kondisi ini belum berubah dari waktu ke waktu. Bangsa kita sudah merdeka lebih dari setengah abad lebih, namun kondisi rakyat miskin belum banyak berubah. Mereka masih tinggal di gubuk-gubuk reot, tersebar dari ujung barat sampai timur, dari ujung selatan sampai utara. Sudah berganti dari satu penguasa ke penguasa, nasib warga miskin tetap di ujung tanduk. Hidup mereka disingkirkan, suara mereka diabaikan. Seringkali warga miskin dianggap kutil dalam pembangunan dibandingkan sebagai manusia.

 

Selama ini perlindungan sosial belum menjadi perhatian penting. Masih banyak warga miskin yang mengalamai kesulitan hidup disaat-saat genting seperti saat ini. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, warga miskin dalam kondisi memprihatinkan. Guna hidup seadaanya saja masih kekurangan. Ditambah periuk nasi mereka hilang akibat hantaman PHK dan sebab-sebab lain seperti adanya pembatasan sosial. Kalau mereka sejauh ini masih bisa hidup, bukan karena perhatian dari penguasa, tetapi karena keuletan mereka dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

 

Memang ada usaha pemerintah memberikan perlindungan sosial. Pada perubahan kedua postur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  tertuang  dalam  Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung perlindungan sosial bagi rumah tangga hingga Rp 203,9 triliun. Namun, anggaran ini belumlah mencukupi.

 

Studi  dari TNP2K  (Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan)  menyoroti kecukupan  dari  bansos  di  masa  pandemi.  Problem  yang  terjadi  memang  menyentil besaran bantuan yang belum mencukupi, cakupan yang kurang luas dan proses penyaluran yang belum tepat sasaran. Temuan TNP2K memperlihatkan fakta bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah rata-rata hanya mampu menutup kebutuhan rumah tangga kisaran 1 sampai 21 persen dari total kebutuhan warga miskin. Tak mengherankan kalau warga miskin tetap tertatih-tatih dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang.

 

Catatan lain dari temuan lapangan TNP2K pada tahun 2020, baru sebanyak 54 persen rumah tangga pada kelompok 40 persen terbawah yang menerima setidaknya program bansos dari pemerintah. Dari sekian angka tersebut, masih ada sekitar sepertiga dari rumah tangga yang terganggu pendapatannya, tetapi belum tercakup ke dalam bansos dari pemerintah.

 

Hasil survei SPRI memperlihatkan kebenaran temuan TNP2K. Dari hasil survei ditemukan sebanyak 9.198 keluarga miskin di Jakarta, Bandar Lampung,  Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya yang layak mendapatkan program PKH akan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima.

 

Lebih parahnya, hasil survei menunjukkan bahwa manfaat bantuan tidak cukup untuk kebutuhan  pemenuhan  pangan.  Besaran  manfaat  PKH  setiap  tiga  bulan  sebesar  Rp 225.000 s/d Rp 2.500.000 dan besaran manfaat BPNT setiap bulan sebesar Rp 200.000, ditukar dengan beras, daging ayam dan telor. Bantuan tersebut sudah jelas tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dasar konsumsi keluarga miskin.

 

Situasi ini jelas harus diperbaiki. Pemerintah harus lebih sering lagi mengunjungi gubuk si miskin agar benar-benar mengetahui kebutuhan mereka. Keputuasan tidak bisa dihasilkan dari menara gading semata. Sebagai organisasi yang selama ini bergerak di akar rumput, SPRI memberikan tawaran solusi:

 

  1. Perluasan  cakupan  penerima  dan  manfaat  PKH,  BPNT  (Kartu  Sembako)  dan Program Perlindungan Sosial secara umum.
  2. Segera  melakukan  pendataan  keluarga  miskin  baru  dengan  mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas terutama dalam proses verifikasi, validasi, dan pemeringkatan.
  3. Merancang  ulang  skema  perlindungan  sosial  nasional  yang  universal  dan terintegrasi agar responsif, adil dan bermanfaat untuk mendukung ketahanan kesehatan dan ekonomi keluarga miskin.

 

PERJUANGKAN HAK-HAK RAKYAT MISKIN INDONESIA !