Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Rakyat Miskin Harus Terlibat

dpnspri

Rakyat Miskin Harus Terlibat;

Reformasi Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah kumpulan informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari 40 persen yang paling rendah status kesejahteraannya (miskin). Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) merupakan salah satu data yang termasuk dalam DTKS.

 

DTKS merupakan acuan pemberian bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN (PKH, BPNT, KIS, KIP) maupun APBD. Rakyat miskin harus paham dan mengerti apa DTKS. Memahami DTKS sama arti mengerti dan paham siapa saja yang berhak dan layak menerima Program Perlindungan Sosial (bansos). Rakyat miskin yang nama dan identitasnya tidak ada di DTKS, tidak akan terdaftar sebagai penerima Program Perlindungan Sosial.

 

Sebagian besar rakyat miskin belum mengerti dan paham apa itu DTKS. Yang dipahami oleh rakyat miskin adalah sekadar pendataan. Kapan didata oleh pemerintah, dan kapan mendapatkan bantuan sosial.

 

Proses dan mekanisme penetapan DTKS selama ini tidak melibatkan rakyat miskin. Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan DTSK, setiap tahun pemerintah wajib melakukan perbaikan DTKS sedikitnya dua kali.

 

Seperti diberitakan oleh media massa, Menteri Sosial menyatakan bahwa sebagian besar penerima bantuan sosial merupakan keluarga Kades-Lurah. Mensos juga menyatakan terdapat 21 Juta data ganda penerima bantuan.

 

Reformasi perbaikan DTKS sebagaimana yang sedang digembar-gemborkan oleh Menteri Sosial haruslah dilakukan secara terbuka dan melibatkan rakyat. Perbaikan DTKS tidak bisa hanya dilakukan oleh jajaran kementerian sosial, Dinas Sosial daerah dan para ahli dari kalangan akademisi. Pelibatan rakyat miskin sangat penting dalam usaha memperbaiki DTKS.                                      

 

Berikut ini tahap-tahap pemutakhiran DTKS yang penting diketahui dan diawasi oleh warga, di antaranya:

 

  1. Tahap sosialisasi adalah tahap untuk mengumumkan jadwal ke warga dan tahapan pemutakhiran DTKS. Warga harus mengetahui kapan waktu pendaftaran secara mandiri, bagaimana cara mendaftar, apa saja persyaratan dan prosedurnya.

  2. Tahap pendaftaran adalah tahap dimana warga bisa secara mandiri mendaftarkan diri. Atau petugas di kantor lurah mendatangi keluarga miskin yang tidak memiliki kemampuan datang ke kantor desa/lurah.

  3. Tahap Musyawarah Kelurahan adalah tahap dimana Lurah, RW, tokoh masyrakat dan perwakilan Dinsos menetapkan daftar awal sasaran yang akan dimasukkan ke DTKS. Penetapan ini didasarkan atas hasil pemadanan (pencocokan) data dengan Dinas Dukcapil dan Badan Pendapatan Daerah. Sebelum dilaporkan kepada walikota melalui camat, daftar awal sasaran wajib disosialisasikan ke warga untuk mendapatkan saran dan masukan. Sekurangnya selama tujuh hari.

  4. Tahap verifikasi dan validasi adalah tahap untuk pengumpulan data hasil survei (kunjungan lapangan). Data yang dihasilkan dalam tahap ini, selanjutnya akan digunakan untuk menganalisis Peringkat Kesejahteraan Rumah Tangga (pemeringkatan). Oleh karena itu, penting agar warga mengawal proses ini.

  5. Tahap pemeringkatan kesejahteraan dan penetapan DTKS. Tahap ini merupakan tahapan yang tidak melibatkan warga. Pusdatin Jamsos Dinas Sosial Jakarta melakukan pemeringkatan dari status kesejahteraan terendah sampai dengan status kesejahteraan tertinggi. Data hasil pemeringkatan selanjutnya ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Masalah-masalah dalam DTKS

Berdasarkan hasil Audit Sosial SPRI pada tahun 2020 dan 2021, terdapat beberapa masalah seputar DTKS seperti masih banyak keluarga miskin yang layak menerima program perlindungan sosial akan tetapi tidak masuk DTKS. Terdapat banyak keluarga yang tidak layak menerima program perlindungan sosial justru terdaftar sebagai penerima.

 

Proses penyusunan DTKS sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Ibu Mensos, bahwa banyak diantara keluarga Lurah/Desa masuk di DTKS. Selain soal-soal tersebut, SPRI menyoroti beberapa masalah terkait DTKS meliputi:

 

  1. DTKS belum akurat. Masih banyak ditemukan keluarga miskin yang layak dan memenuhi syarat menerima bansos akan tetapi tidak tercatat dalam DTKS. Sebaliknya ditemukan keluarga mampu yang terdafar di DTKS.
  2. Proses penyusunan DTKS tidak melibatkan rakyat, banyak pemerintah daerah yang melakukan perbaikan DTKS tanpa diketahui rakyat. Bahkan ada yang tidak melakukan pemutakhiran dengan alasan tidak ada anggaran.
  3. Pemerintah (melalui Kemensos dan Dinas Sosial) tidak pernah menginformasikan secara detail, tahap dan proses penyusunan DTKS kepada rakyat yang telah mendaftar pada saat pemutakhiran DTKS.
  4. Musyawarah kelurahan untuk mengusulkan DTKS sangat rawan digunakan untuk kepentingan politik. Sebagaimana diutarakan Mensos Risma, bahwa di DTKS banyak terdapat keluarga lurah/ kepala desa.
  5. Proses pemeringkatan kemiskinan dalam penyusunan DTKS harus ditiadakan. Keluarga yang sudah dinyatakan miskin tidak perlu lagi dikelompokan berdasarkan kedalaman kemiskinnya.

 

Sumbang Saran Perbaikan DTKS

Berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil kajian SPRI berpendapat sebagai berikut:

 

  1. Rakyat harus dilibatkan dalam proses pendataan. Musyawarah kelurahan dan proses verifikasi dan validasi harus terbuka dan diketahui publik. Tidak cukup hanya diketahui  elite dan tokoh masyarakat.
  2. Hasil pemeriksanaan lapangan oleh petugas Dinas Sosial dan variabel yang digunakan untuk mentukan kelayakan miskin harus diketahui publik.
  3. Keluarga miskin yang telah mendaftar pada saat pemutahiran DTKS, harus dijamin mendapat informasi proses dan tahap penetapan DTKS. Harus mendapat kepastian apakah dirinya layak dan berhak terdaftar di DTKS.
  4. Proses pendaftaran DTKS harus dibuka setiap saat. Adapun proses verifikasi dan pemeriksaan lapangan dapat dilakukan setiap tiga bulan sekali.

 

Peran Rakyat Mengawal Reformasi Perbaikan DTKS

Dalam rangka mengawal reformasi perbaikan DTKS, SPRI bersama koalisi telah melakukan audit sosial terhadap keluarga miskin yang memenuhi syarat dan layak akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima Program Perlindungan Sosial. Hasil audit sosial di Jakarta, Bandar Lampung, Bogor dan Tasikmalaya berhasil mencatat 9000 keluarga miskin yang tidak terdaftar di DTKS.


Bersama Koalisi, SPRI akan menyerahkan hasil audit sosial kepada Kementerian Sosial dan DPR agar diikutsertakan sebagai data perbaikan DTKS tahun 2021. Selain audit sosial, Koalisi dan SPRI juga akan melakukan riset pelaksanaan perbaikan DTKS di Jawa Barat dan melakukan monitoring pelaksanaan perbaikan DTKS di DKI Jakarta.

 

Berbagai langkah dan upaya tersebut merupakan upaya melibatkan rakyat dalam reformasi perbaikan DTKS. Tanpa keterlibatan rakyat dalam reformasi perbaikan DTKS, kita tidak bisa berharap program perlindungan sosial dapat berjalan dengan tepat sasaran. ***(dpnspri)