Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Problem Petani Indonesia

dpnspri

Problem Petani Indonesia

Oleh dpnspri

 

Tanah merupakan hal terpenting bagi petani. Sebagai penggarap lahan, tanah merupakan alat produksi bagi petani. Tak mengherankan kalau petani tidak bisa lepas dari tanah. Ada pepatah Jawa yang berbunyi: "sadumuk bathuk sanyari bumi". Makna dari peribahasa tersebut bahwa tanah adalah bagian dari hidup manusia. Sehingga satu pengurangan ukuran atas tanah (bumi) selebar jari saja bisa dibayar dan dibela dengan nyawa (pati). Oleh sebab itu, petani tidak bisa dilepaskan dengan tanah.

 

Namun, dalam sejarah umat manusia, petani sering tidak menguasai tanah. Dalam era feodal, misalnya, tanah dikuasai oleh para raja dan tuan tanah. Para era kapitalisme, tanah dikuasai oleh para pemilik modal. Dari zaman ke zaman yang terdengar adalah perampasan tanah petani. Sebagaimana kisah Saijah dan Adinda karya Max Havelaar, petani banyak dibebani oleh penguasa untuk membayar pajak. Bila tidak mampu maka harta benda mereka direbut. Dalam kisah Saijah dan Adinda, kerbau ayah Saijah direbut oleh penguasa karena tidak mampu membayar pajak. Bila tidak ada harta benda lagi, maka tanahnya yang dirampas. Begitulah seterusnya hingga para petani tidak memiliki apa-apa lagi.

 

Terhadap perampasan tanah, sering kaum tani melakukan perlawanan. Mereka berusaha merebut hak mereka yang dirampas. Hadangan aparat diterebos demi melawan kesewenang-wenangan para tiran sehingga sering berujung pada korban jiwa. Puisi Agam Wispi yang berjudul Matinya Seorang Petani (4) sangat cocok dengan problem yang dihadapi kaum tani. Begini bunyinya:

 

Padi bunting bertahan

dalam angin

suara loliok* disayup gubuk

menghirup hidup

padi bunting

menari dengan angin

 

 

Ala, wanita berani jalan telanjang

di sicanggang, di sicanggang

di mana cangkul dan padi dimusnahkan

 

 

Mereka yang berumah penjara

bayi di gendongan

juga tahu arti siksa

 

 

Mereka berkata

yang berkuasa

tapi merampas rakyatnya

mesti turun tahta

sebelum dipaksa

 

 

Jika datang traktor

bikin gubuk hancur

tiap pintu kita gedor

kita gedor.

 

 

Begitulah usaha kaum tani untuk bertahan di tengah sistem yang menindas. Kita ingat perlawanan rakyat Nipah, Belangguan, Bandega, Kedung Ombo hingga yang masih berlangsung saat ini seperti di Urat Sewu dan Wadas. Perlawanan mereka sering dikalahkan namun kaum tani tak pernah patah sebagaima dalam puisi Agam Wispi:"Jika datang traktor/bikin gubuk hancur/tiap pintu kita gedor/ kita gedor." Dengan senjata seadanya, cangkul, sabil dan linggis, kaum tani melakukan perlawanan tanpa kenal takut, bahkan dengan aksi telanjang.

 

Persoalan  kaum  tani  sering  muncul  karena  struktur  kepemilikan  tanah  di  Indonesia  yang bermasalah. Pertama, kaum tani yang tidak memiliki tanah kemudian menjadi buruh tani-menjual tenaga kepada pemilih tanah-untuk menyambung hidupnya. Bila para buruh ada patokan upah yaitu UMR, para buruh tani tidak memiliki patokan upah yang jelas. Akibatnya, upah mereka sering di bawah standar UMR. Kedua, kaum tani yang mempunyai tanah walau relatif dalam ukuran petak kecil. Disini tanah bener-benar berfungsi sebagai alat produksi petani. Namun, karena ukurannya yang kecil tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, kepemilikan tanah yang dikuasai negara dan koorporasi.

 

Selain problem kepemilikan tanah, ada 5 problem lainya yang membuat petani hidup sengsara :

 

1.  Petani Indonesia rata-rata hanya memiliki lahan yang sempit rata-rata 0,5 – 2 ha. Dengan kondisi lahan demikian, diperparah lagi dengan minimnya modal pertanian serta tekknologi yang tidak menunjang, tak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

2.  Nilai tukar produk pertanian dengan produk industri manufaktur yang tidak sesuai. Hasil pertanian semakin merosot. Harga satu liter beras tidak sebanding dengan harga sandal misalnya.

3.  Rendahnya teknologi pertanian. Dengan minimnya penggunaan teknologi pertanian, serta mahalnya teknologi pertanian, maka produktifitas sangat rendah.

4.  Tidak adanya jaminan pemerintah terhadap hasil produksi pertanian.

5.  Minimnya anggaran negara untuk mengembangkan teknologi dan produktifitas pertanian.

 

Dengan kondisi seperti itu maka nasib kaum tani masih terseok-seok. Oleh sebab itu dibutuhkansebuah terebosan agar kaum tani bisa memperbaiki harkat dan martabatnya. Problem tersebut harus diselesaikan oleh kaum tani dengan terus menerus berjuang menuntut tanah, teknologi maju dan pembelian produk pertanian yang baik. ***