Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

POLITIK RAKYAT MISKIN:

dpnspri

POLITIK RAKYAT MISKIN:

BUKAN POLITIK IDENTITAS, TAPI POLITIK KERAKYATAN

 

            Politik identitas merupakan warisan kolonialisme. Termasuk di Indonesia, kolonialisme membagi masyarakat demi kepentingan politik. Di Indonesia, Belanda yang menjajah membagi masyarakat menjadi masyarakat Eropa/kulit putih, masyarakat Asia Timur (India, Tionghoa, Arab) dan masyarakat pribumi. Dengan pembagian seperti ini, Belanda ingin memecah belah masyarakat di tanah jajahan agar mereka tak bersatu.

            Politik warisan kolonial ini terjadi masih dilakukan dalam politik modern. Sebagai contohnya adalah Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Politik identitas dimainkan sedemikian rupa untuk mengeruk suara demi kepentingan elektoral. Akibatnya, benturan tidak dapat dihindari. Sentiman agama dan kesukuan yang digunakan untuk menyulut fanatisme terhadap jagoan yang diusung, telah menyebabkan pembelahan di masyarakat. Akhirnya, kondisi masyarakat menjadi terpecah-belah hingga hari ini.

            Dampak politik identitas bisa kita lihat dalam peta politik dunia. India terpecah menjadi Pakistan dan Bangladesh karena perbedaan identitas agama yang diruncingkan. Masing-masing kukuh pada identitasnya tanpa mau memahami identitas pihak lain. Kondisi ini semakin parah ketika elit-elit politik memanfaatkan demi kepentingan politik mereka. Di negara kita yang berbeda-beda suku, agama, budaya mempunyai potensi terpecah belah. Gejala ini sudah tampak ketika pemilu menjadi ajang untuk adu identitas demi sebuah kemenangan. Bila situasi ini dibiarkan, tentu akan berdampak luas sepertihalnya kerusuhan antar etnis yang pernah pecah di Kalimantan, Ambon dan kerusuhan Mei 1998.

            Sebagai contoh yang bagus dicerikan Taslima Nasrin lewat novelnya Lajja. Kisah ini berawal dari dihancurkanya sebuah masjid di Ayodhya, India, pada tanggal 6 Desember 1992.  Bagi penganut Hindu, Masjid Babri diyakini sebagai tempat kelahiran Rama oleh Vishwa Hindu Parishad. Dengan keyakinan seperti itu, masjid yang sudah berusia lebih dari 450 tahun itu harus dihancurkan untuk dibangun tempat ibadah umat Hindu.  Kejadian ini memicu kerusuhan di luar India, salah satunya di Bangladesh. Masyarakat Bangladesh menjadi terpecah belah. Mereka harus berseteru dengan tetangga yang dulunya akur hanya gara-gara perbedaan agama. Kerusuhan antar agama-pun tidak dapat dihindari.

            Adanya dampak yang mengerikan seperti itu, rakyat miskin sudah sepatutnya tidak termakan isu identitas. Selama ini, rakyat miskin karena kondisi sosial ekonominya sering dimanfaatkan untuk memainkan isu identitas. Mereka diprovokasi untuk menyerang lawan-lawan politik dengan agitasi bahwa kelompok tersebut yang menyebabkan rakyat menjadi miskin. Akibatnya, rakyat miskin menjadi tersulut untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol, misalnya, melakukan kerusuhan yang berdampak luas.

            Dalam politik identitas, posisi rakyat miskin sangat rentan untuk dimanupulasi oleh elit politik oportunis. Kekauatan rakyat miskin ada pada sisi radikalitasnya. Kondisi sosial ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan menjadikan rakyat miskin sangat sensitif terhadap kesenjangan di masyarakat. Mereka sangat peka terhadap jurang yang kaya dan miskin. Oleh karena itu, ketika ada kondisi yang mengarahkan bahwa identitas tertentu yang menguasai aset-aset ekonomi sehingga harus dihancurkan, rakyat miskin akan mudah bergerak. Dalam kasus kerusuhan Mei 1998, misalnya, rakyat miskin diprovokasi oleh elit-elit politik oportunis sehingga pecah huru hara yang kental aroma rasialismenya. Bangunan, toko, supermarket yang dimiliki etnis Tionghoa dijarah. Karusuhan paling besar terjadi di Jakarta yang merupakan kota metropolitan yang multietnis dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang paling tinggi. Inilah mengapa sampai saat ini politik identitas paling gila terjadi di Jakarta.

            Jakarta merupakan laboratorium Indonesia. Apa yang terjadi di Jakarta merupakan tolok ukur perkembangan politik di Indonesia. Ketika politik identitas bisa memenangkan pertarungan politik, maka daerah lain segera mengikuti. Maka inilah acaman kita ke depan dalam menegakkan demokrasi.

 

Tugas Gerakan Kerakyatan

            Situasi menguatnya politik identitas tentu harus menjadi perhatian bersama. Gerakan kerakyatan mempunyai tugas yang tidak mudah. Elit-elit politik oportunis mempunyai jaringan logistik yang kuat. Mereka menguasi insfrastruktur politik dalam setiap lininya. Oleh sebab itu, tugas gerakan kerakyatan adalah semakin memaksimalkan kerja-kerja pembasisan. Paling tidak disetiap keluruhan memiliki sekretariat/posko untuk memudahkan kerja-kerja pengorganisiran sekaligus memantau kondisi sosial masyarakat. Para organiser sudah semestinya, tidur, makan dan bekerja di lingkungan rakyat miskin, bukan lagi asyik masyuk di menara gading.

            Aspek penting dalam kerja-kerja pengorganisiran adalah lewat pendidikan dan bacaan. Pendidikan bukan dimaknai sebagai pendidikan formal layaknya di sekolah, namun diskusi-diskusi dan kursus-kursus politik. Tujuannya adalah membuka cakrawala pemikiran untuk menghancurkan sentimen indentitas di kalangan rakyat miskin. Di Jakarta, misalnya, menguatnya politik identitas terjadi karena kelompok-kelompok politikus oportunis berhasil menanamkan pola pikir sempit di kalangan masyarakat. Lewat jaringan yang dimiliki, mereka terus-menerus memborbadir rakyat dengan agitasi dan propaganda. Oleh sebab itu, rakyat miskin kemudian dengan mudah mengikuti kepentingan mereka.

            Kerja pembasisan bukan sekadar untuk melipatgandakan jumlah kader/massa, tetapi juga kerja membangun kesadaran. Kita tahu bahwa kesadaran yang dimiliki rakyat miskin masilah kesadaran palsu sehingga bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh elit politik oportunis. Inilah mengapa kesadaran palsu ini harus dibongkar untuk digantikan kesadaran sejati agar energi revolusioner rakyat miskin bisa mengarah pada politik kerakyatan, bukan politik identitas.

            Menghancurkan politik identitas adalah dengan memberikan pemahaman bahwa yang mengalamai penindasan bukan sekadar kita, tetapi juga mereka yang berbeda suku, agama dan budaya dengan kita. Dan, pelaku penindasan bukanlah idenditas tertentu, melainkan sistem yang menghisap rakyat miskin. Sistem inilah yang harus dilawan, bukan orang atau kelompok yang memiliki identitas dengan kita. Kesadaran seperti inilah yang harus terus-menerus dipompakan oleh organiser organisasi kerakyatan.

            Politik identitas merupakan palang pintu yang menghambat demokratisasi. Ketika politik identitas terus dilakukan, maka akan merugikan kepentingan rakyat miskin. Mengapa? Karena rakyat miskin akan terus-menerus dijadikan obyek demi kepentingan elit politik oportunis. Oleh sebab itu, harus ada bacaan yang bisa memberikan kesadaran baru kepada rakyat miskin. Fungsi bacaan selain untuk mengetahui sejauh mana perkembangan organisasi, juga untuk memberikan pemahaman kepada pembacanya.  Kita tahu, elit-elit politik oportunis yang selama ini berdagang politik identitas juga menguasai jaringan media. Apalagi ketika media sosial semakin marak, maka propaganda dan agitasi politik identitas semakin meluas disebarkan. Berita-berita bohong diolah seolah-seolah menjadi kenyataan. Karena akses rakyat miskin terhadap media lemah, maka dengan mudah mereka disulut. Inilah mengapa gerakan kerakyatan mesti memiliki media alternatif untuk menandingi wacana media elit politik oportunis.

            Kita tahu melawan politik identitas tidak mudah. Politik identitas sudah mengakar sejak zaman kolonial yang terus dipakai hingga hari ini. Di sinilah tantangan organisasi kerakyatan untuk menghancurkan politik identitas. Berjuang bersama tentu lebih mudah dibandingkan bila berjuang sendirian. Politik identitas akan mudah dihancurkan apabila masing-masing organisasi kerakyatan membentuk sebuah front demokratik kerakyatan. Front inilah yang berperan sebagai benteng pertahanan sekaligus sebagai alat untuk melakukan serangan bersama. Dengan kata lain, persatuan organisasi kerakyatan merupakan kebutuhan mendesak saat ini untuk menumbangkan politik identitas. Mari bersatu!****