Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Pertanyakan Kejelasan Bansos PKH, DPK SPRI Datangi Dinsos Cianjur

Pertanyakan Kejelasan Bansos PKH, DPK SPRI Datangi Dinsos Cianjur

Audiensi tersebut bertujuan untuk mempertanyakan BDR atau DTKS versi daerah, BPNT/Bansos dan PKH.

 

JABARNEWS | CIANJUR - DPK Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur melakukan audiensi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur.

Audiensi tersebut bertujuan untuk mempertanyakan Basis Data Terpadu (BDR) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) versi daerah, BPNT/Bansos dan PKH versi daerah di kantor Dinsos Cianjur, Jalan Raya Bandung, Rabu (20/1/2021).

 

"Permasalahannya tersebut masih semrawut, dan warga tak mampu dirugikan selama ini," kata Ketua DPK SPRI Cianjur, Idik Sidik.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur lewat Dinsos untuk segera mengambil langkah akurat untuk mengakomodir para penerima bantuan sosial yang mendapatkan saldo nol.

"Itu untuk kembali menerima haknya," tegasnya.

 

Sidik menjelaskan, bahwa Dinsos harus segera melakukan pembayaran bagi masyarakat penerima saldo nol sebagai bentuk kepanjangan tangan dari Kementrian Sosial dan keseriusan serta langkah nyata, mengingat akurasi data, dan kegelisahan di masyarakat.

"Nah, hal itu menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk segera merealisasikan," jelasnya.

 

Hal senada juga dikatakan Sekertaris DPK SPRI Cianjur Aris Kusmana yang menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya program pemerintah dapat dilihat dari tercapai atau tidak tercapainya tujuan dari program tersebut.

"Target adanya suatu program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Sehingga tujuan dapat tercapai," ucap Aris.

Aris menilai, keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui pengukuran efektivitas. Efektivitas suatu program, lanjut dia, dapat dilihat dari indikator-indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan-ketepatan sasaran.

 

"Maka itu, pengukuran efektivitas diperlukan karena efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap kegiatan atau program," paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Balinsos Dinsos Kabupaten Cianjur Hana Rosana mengatakan pihaknya sudah disampaikan dan saat ini sedang dalam proses update bersama operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG)

 

"SIKS-NG desa dan operator kabupaten kita," ujar Hana.

Dia mengaku permasalahan ini tidak hanya terjadi di Cianjur melainkan di seluruh Indonesia.

"Tapi se Indonesia baik BPKN maupun PKH," akunya.

 

Hana menyampaikan, berdasarkan surat tanggal 12 Januari 2021 ke kecamatan, desa dan pendamping se-Kabupaten Cianjur, untuk penerima kartu PKH harus di cek terlebih dahulu nomor KKS, ditakutkan belum terdata ulang. Sebetulnya banyak laporan tentang Kartu KKS/ ATM yang kosong.

"Saat ini juga lagi digenjot terus diperbaiki," tuturnya.

 

Hana menambahkan, bilamana ada KPM kesulitan tahapan pencairan, sebaiknya laporkan, biar pihak kedinasan dan pendamping selesaikan.

"Saat ini juga terus proses penginputan di desa, perbaikan kartu/ ATM yang kosong dilakukan pendamping maupun operator," pungkasnya.



Penulis: Mamat Mulyadi

Artikel ini pernah dimuat sebelumnya di https://jabarnews.com/read/98088/pertanyakan-kejelasan-bansos-pkh-dpk-spri-datangi-dinsos-cianjur/4