Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Negara dan Rakyat

dpnspri

Negara dan Rakyat

 

Negara Sebagai Sebuah Kepanitiaan

Ketika kita berpikir tentang negara, ada beberapa hal yang mungkin terbayang oleh kita. Mungkin kita terbayang para pejabatnya (presiden, menteri-menteri, anggota DPR, dlsb.) atau lembaga-lembaganya (kepresidenan, DPR, pengadilan, dlsb.). Mungkin juga kita berpikir tentang hasil keja negara (peraturan-peraturan seperti UU, peraturan pemerintah, keputusan menteri).

 

Pada dasarnya negara adalah sebuah organisasi atau sebuah ‘kepanitiaan.’ Kalau di kepanitiaan biasa ada pengurusnya (ketua, ketua bidang, dlsb.), di negara juga ada pengurusnya, yaitu para pejabat Negara. Kalau di kepanitiaan biasa, ada badan-badan (tim dana, tim perlengkapan, dlsb.), di negara juga ada badan-badan atau lembaga-lembaga (berbagai kementerian, pengadilan, DPR).

 

Tentu saja, jika dibandingkan kepanitiaan acara 17 Agustusan, misalnya, detail-detail dalam kepanitiaan yang bernama negara jauh lebih kompleks. Badan-badan kenegaraan, misalnya, jauh lebih banyak daripada tim-tim dalam kepanitiaan 17 Agustusan, karena pembagian kerja yang ada dalam negara juga jauh lebih kompleks daripada pembagian kerja untuk acara 17 Agustusan.

 

Namun, terlepas dari perbedaan detail-detailnya, negara pada dasarnya adalah sebuah kepanitiaan. Sama seperti kepanitiaan lainnya, negara memiliki pengurus dan badan-badan yang mencerminkan pembagian kerjanya. Pertanyaannya, kalau kepanitiaan acara 17 Agustusan mengurus acara 17 Agustusan, kepanitiaan yang bernama negara ini mengurus apa?

 

Negara dan Kelas-Kelas Sosial

 

Kalau kita perhatikan, ada banyak sekali urusan yang dikerjakan oleh Negara. Ada urusan keuangan dan ekonomi, seperti penetapan anggaran, pemungutan pajak, pengaturan mata uang, pemberian izin investasi, dlsb. Ada urusan keamanan, seperti menangkap dan mengadili kriminal, dlsb. Ada juga urusan kesejahteraan sosial, seperti pemberian subsidi, bantuan sosial, dlsb.

 

Tiap negara modern biasanya mengklaim bahwa semua yang dikerjakannya adalah untuk ‘kepentingan rakyat.’ Adanya Pemilu juga mengesankan bahwa para pejabat negara mewakili rakyat karena dipilih oleh rakyat. Tapi, betulkah demikian? Bukankah kita juga suka melihat negara melakukan tindakan-tindakan yang merugikan sebagian lapisan rakyat, seperti penggusuran, menahan upah buruh agar tidak tinggi, membela perusahaan yang merampas tanah kaum tani, dlsb. Kalau negara betul-betul mengurus kepentingan rakyat, kenapa mereka suka melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan sebagian besar lapisan rakyat?

 

Istilah ‘rakyat’ atau ‘masyarakat’ sendiri memang bermasalah karena mengesankan masyarakat punya ‘satu kepentingan.’ Padahal, masyarakat cenderung terbelah ke dalam berbagai kelompok sosial yang kepentingannya berbeda-beda. Salah satu pembelahan yang cukup mendasar dalam masyarakat adalah pembelahan kelas sosial, seperti antara pemodal dan pekerja. Pembelahan ini cukup mendasar karena terkait dengan bagaimana ‘kekayaan’ dalam masyarakat diproduksi dan didistribusikan. Pembelahan ini juga berwatak eksploitatif.

 

Di sebuah perusahaan, misalnya, pemodal tidak ikut bekerja dalam proses produksi. Karena mempunyai modal, mereka merekrut buruh untuk bekerja dalam proses produksi. Jadi, dalam proses produksi, pemodal ongkang-ongkang kaki, sementara buruh banting tulang. Namun, ketika hasil produksi sudah jadi dan dijual, yang mendapat laba dalam jumlah besar adalah pemodal, sementara buruh hanya mendapat upah dalam jumlah kecil. Padahal, hasil produksi itu tercipta melalui kerja para buruh.

 

Kepentingan kelas-kelas sosial ini juga cenderung bertentangan. Kita ambil lagi contoh pemodal dan buruh. Pemodal berkepentingan memperbesar labanya, sementara buruh berkepentingan memperbesar upahnya. Tapi, jika upah naik, laba cenderung turun karena pemodal harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk membayar upah buruh. Begitu pula sebaliknya, salah satu cara pemodal memperbesar laba adalah dengan menekan upah buruh serendah mungkin. Terjadilah benturan kepentingan. Ini kenapa buruh sering melakukan demo, karena kepentingannya terus-menerus berbenturan dengan kepentingan pemodal.

 

Jadi, masyarakat terbelah ke dalam kelas-kelas sosial. Secara umum ada dua kelas sosial yang utama dalam masyarakat. Pertama, kelas pemodal, yaitu mereka yang memiliki modal sangat besar, sehingga sanggup mempekerjakan sejumlah besar orang untuk menghasilkan laba bagi mereka. Kedua, kelas tak berpunya, yaitu mereka yang tidak memiliki modal atau kalaupun punya modal, modalnya kecil dan tidak cukup untuk mempekerjakan sejumlah besar orang, sehingga penghidupan mereka cenderung bergantung pada tenaga-kerja mereka sendiri. Diantara kelas tak berpunya itu adalah buruh, petani dan kaum miskin kota serta desa.

 

Kembali ke soal negara, pertanyaannya adalah kepentingan kelas mana yang diurus oleh negara? Jawabannya tentu saja adalah kelas yang berkuasa. Dalam sejarah masyarakat modern, kelas yang berkuasa seringkali adalah kelas pemodal. Pasalnya, mereka memiliki modal besar yang bisa dipakai untuk mendapatkan kekuasaan politik. Itu kenapa tindak tanduk negara cenderung mencerminkan kepentingan kelas pemodal. Tapi, ini bukan berarti kekuasaan kelas pemodal tidak bisa digulingkan dan digantikan oleh kekuasaan kelas tak berpunya. Dalam sejarah, terdapat kasus-kasus dimana kelas tak berpunya berhasil menjadikan dirinya sebagai kelas yang berkuasa.

 

Menuju Kekuasaan Kelas Tak Berpunya

 

Jadi, negara adalah kepanitiaan yang mengurus kepentingan kelas yang berkuasa. Kelas yang berkuasa bisa berganti-ganti. Tapi dalam masyarakat modern, yang paling sering menjadi kelas yang berkuasa adalah kelas pemodal. Itu kenapa tindak tanduk negara cenderung mencerminkan kepentingan kelas pemodal dan merugikan kelas tak berpunya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh kelas tak berpunya dalam kondisi dimana negara masih dikuasai kelas pemodal?

 

Pertama-tama, tentu saja kelas tak berpunya harus bertahan membendung serangan-serangan kelas pemodal yang menggunakan negara. Ini yang sudah banyak dilakukan oleh gerakan rakyat saat ini, dengan advokasi, aksi-aksi menolak kebijakan tertentu, dlsb. Fase ini biasa disebut “perjuangan parsial,” yaitu perjuangan untuk mempertahankan atau memperoleh capaian-capaian parsial tertentu—kenaikan upah, pembatalan penggusuran, dlsb.—tanpa mengganti kekuasaan kelas pemodal. Wadah konsolidasi dari perjuangan parsial biasanya adalah ormas-ormas sektoral dan kelompok-kelompok berbasis isu.

 

Perjuangan parsial memiliki keterbatasannya. Capaian-capaian perjuangan parsial sangat rentan untuk dipukul balik oleh kelas pemodal, karena yang masih memegang kekuasaan politik adalah kelas pemodal. Sebagai contoh, UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang mendorong komersialisasi pendidikan berhasil dibatalkan pada 2010, melalui perjuangan panjang yang mencakup judicial review. Namun, pada 2012, negara mengeluarkan UU PT (Pendidikan Tinggi) yang memiliki semangat komersialisasi seperti UU BHP.

 

Inilah keterbatasan perjuangan parsial, capaian-capaiannya rentan dipukul balik. Meskipun begitu, perjuangan parsial penting dilakukan, karena melalui fase inilah, kelas tak berpunya yang tidak mengerti kenapa kehidupannya sulit, tercerai-berai dan berjuang secara individual untuk mengatasi kesulitan hidupnya, mulai mengerti sebab-sebab kesulitan hidupnya dan belajar mengatasinya dengan berjuang bersama kawan-kawannya yang senasib (berorganisasi). Di fase ini, kelas tak berpunya juga belajar betapa kekuatan mereka menjadi berlipat ganda ketika berjuang bersama-sama, dibandingkan ketika mereka berupaya mengatasi kesulitan hidup mereka sendiri-sendiri.

 

Jadi, perjuangan parsial itu penting, tapi tidak mencukupi. Untuk bisa menghasilkan perubahan nasib yang lebih signifikan dan stabil, kelas tak berpunya perlu melancarkan “perjuangan politik.” Yang dimaksud perjuangan politik di sini adalah perjuangan untuk menjatuhkan kekuasaan kelas pemodal dan menggantinya dengan kekuasaan kelas tak berpunya. Singkatnya, perjuangan untuk merebut  Negara dari tangan kelas pemodal. Dengan menguasai Negara, kelas tak berpunya bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan kelas tak berpunya dan masyarakat pada umumnya.

 

Seperti dinyatakan di atas, dalam masyarakat modern, kelas yang paling sering berkuasa adalah kelas pemodal. Tapi, ini bukan berarti kelas tak berpunya tidak bisa berkuasa. Dalam sejarah, terdapat kasus-kasus dimana kelas tak berpunya berhasil merebut kekuasaan Negara. Sebagai contoh adalah Kuba sejak zaman pemerintahan Fidel Castro pada tahun 1959. Capaian-capaian Kuba di bidang kesejahteraan sosial untuk negara yang secara ekonomi berkembang (bukan negara maju) sangat mengesankan.

 

Sebagai contoh,[1] sistem perlindungan kesehatan di Kuba adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dan ini berdampak pada semakin sehatnya rakyat Kuba. Sebelum Castro memerintah, angka harapan hidup di Kuba adalah 59 tahun. Setelah zaman Castro, angka ini meningkat menjadi 76 tahun pada 1992. Artinya, umur rakyat Kuba menjadi semakin panjang, yang merupakan tanda bahwa mereka semakin sehat. Tingkat kematian balita juga rendah. Pada 1990, tingkat kematian balita di Havana hanya setengah dari tingkat kematian balita di Washington DC.

 

Di bidang pendidikan, pemerintah Kuba menerapkan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan tinggi. Ratusan sekolah dibangun dan pelatihan guru ditingkatkan. Pada 1990an, tingkat melek huruf di Kuba mencapai 96,4%. Di bidang kesetaraan gender, partisipasi perempuan di tempat kerja meningkat dari 18% pada1970 menjadi 37% pada pertengahan 1980an. Partisipasi perempuan di pendidikan tinggi juga meningkat menjadi lebih dari 55% pada 1986-7.

 

Kita di Indonesia belum mencapai fase perjuangan politik yang menyasar kekuasaan negara. Sampai sekarang, belum ada partai politik dari kelas tak berpunya di Indonesia. Ini adalah PR kita bersama, yaitu bagaimana mentransformasikan berbagai perjuangan parsial yang sekarang kita lakukan—perjuangan buruh, kaum miskin kota, tani, perempuan, lingkungan hidup, mahasiswa, gerakan anti-korupsi, gerakan advokasi kesehatan, dlsb.—menjadi perjuangan politik untuk merebut kekuasaan negara dari tangan pemodal.

 


[1] Data-data tentang Kuba diambil dari buku Michael Newman, Socialism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2005.