Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

MENGENAL AUDIT SOSIAL

MENGENAL AUDIT SOSIAL;

STRATEGI ADVOKASI BERBASIS BUKTI !!!

 

Bulan Januari 2021 Pemerintah Pusat menyalurkan tiga jensi bantuan diantaranya: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Sebanyak 2,3 Juta Keluarga miskin di Indonesia belum terdaftar sebagai penerima bansos PKH. Selain itu, sistem pembaharuan data penerima bantuan sosial-DTKS belum efektif. Akibatnya data penerima bantuan sosial kacau.

 

Ditengah pandemic seperti ini Bantuan Sosial PKH-BPNT-BST merupakan hal vital bagi kehidupan  semua masyarakat tidak terkecuali masyarakat miskin. Oleh karena itu seharusnya tidak ada lagi warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

 

Faktor-faktor penyebab warga miskin tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial  atau buruknya sistem pemutakhiran data harus diinvestigasi (diselidiki) lebih dalam. Bantuan sosial merupakan hak rakyat miskin, yang harus diberikan oleh pemerintah. Data, fakta dan informasi terkait buruknya sistem pendataan harus dikumpulkan sebagai bukti untuk mendesak pemerintah melakukan perbaikan kebijakan penyaluran bantuan sosial dan memperbaiki sistem pembaharuan data.

 

Audit sosial adalah cara atau alat yang bisa digunakan oleh masyarakat miskin untuk mengumpulkan data, fakta serta informasi mengenai berbagai permasalahan bansos dan sistem pembaharuan data. Masyarakat miskin dapat menggunakan audit sosial sebagai alat pengawasan dan koreksi Kebijakan pemerintah.

 

Melalui Audit Sosial, warga dapat mengumpulkan bukti yang sah terkait keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Selain hal tersebut warga juga dapat memeriksa atau mengumpulkan bukti; kelemahan, kekeliruan atau penyimpangan yang terjadi pada sistem pemutakhiran (pembaharuan) daftar penerima bantuan sosial. Dan memeriksa apakah manfaat yang diterima berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

 

Adapun tujuan dari audit sosial adalah:

 

  1. Mengumpulkan Bukti atau Informasi pembanding yang dapat digunakan untuk melakukan koreksi dan perbaikan program atau Kebijakan. Seperti; terkumpulnya bukti bahwa masih terdapat keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bansos. Dan terkumpulnya bukti masalah pada sistem pemutakhiran daftar penerima bantuan sosial.

 

  1. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam audit sosial. Selanjutnya kita dapat menyusun konsep usulan perbaikan terhadap program atau Kebijakan pemerintah. Misalnya usulan perbaikan data penerima bantuan sosial. Dan usulan perbaikan dan peningkatan manfaat PKH.

 

Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial akan melakukan audit sosial di Bandar Lampung, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya. Koalisi hendak mendesakkan perbaikan dan peningkatan manfaat PKH, dan mendorong sistem pendataan & pendaftaran yang efektif, terbuka dan akuntabel. Serta mendorong adanya mekanisme penanganan pengaduan & pengawasan yang efektif.