Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

LAWAN PUNGLI BANTUAN SOSIAL;

dpnspri

PERNYATAAN SIKAP

LAWAN PUNGLI BANTUAN SOSIAL;

GAYANG PELAKU PUNGLI!

 

Mengapa kongsi dagang Belanda, VOC bisa runtuh? Perusahan besar itu berubah menjadi raksasa berkaki lempung akibat korupsi pejabat-pejabatnya. Ini membuktikan bahwa korupsi merupakan penyakit berbahaya. Oleh sebab itu, negara-negara seperti Tiongkok menjadikan korupsi sebagai musuh nomor satu. Sebagai hukuman, pelaku korupsi yang terbukti akan ditembak mati.

 

Setiap bangsa, setiap zaman pasti mengalami kasus-kasus korupsi. Negara kita sangat kenyang akan pengalaman itu. Dari korupsi kelas teri hingga kelas jumbo, kita pernah mengalaminya. Bahkan terjadi sampai saat ini. Salah satunya adalah korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan mantan menteri sosial dan jajarannya. Sungguh sesuatu yang ironis. Dikala rakyat harus berjuang hidup dimasa pandemi Covid 19, dana bansos justru dikorupsi.

 

Dalam novel Korupsi, Pramoedya Ananta Toer, dengan bagus memotret perilaku korupsi pejabat birokrasi. Awalnya, ia melakukan korupsi kecil-kecilan kemudian meningkat ke korupsi yang lebih besar. Perilaku korupsi pada awal kemerdekaan itu masih menjadi pola yang sama hingga hari ini. Berbagai upaya untuk mencegahnya sudah dilakukan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun hingga saat ini perilaku koruptif masih terus berlangsung tanpa ada rasa malu-malu.

 

Kita sering berteriak "Lawan Korupsi!", namun pada saat bersamaan tikus-tikus koruptor terus menggerogoti uang negara. Mereka tak pernah memedulikan kondisi bangsa dan negara yang sedang susah payah bangkit melawan kemiskinan. Bagi para koruptor, Kekuasaan bukan mereka gunakan untuk menyesejahterakan rakyat, tetapi justru untuk memperkaya diri mereka sendiri. Menumpuk kekayaan merupakan tujuan para pejabat korup, bukan mengabdi pada kepentingan rakyat. Situasi inilah yang membuat negara kita masuk dalam jajaran negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

 

Perilaku koruptif bukan takdir Tuhan. Artinya, ia bisa diubah. Bila tidak mau mengubahnya, negara kita bisa bernasib seperti VOC yang gulung tikar. Perubahan inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Usaha-usaha ke arah itu harus segera dilakukan karena dampaknya sudah menyebabkan kerusakan yang parah. Kasus-kasus korupsi harus diusut tuntas dan para pelakunya diberikan hukuman yang berat. Korupsi harus digayang sampai akar-akarnya.

 

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering kita temui sehari-hari. Tindakan ini hampir terjadi disemua tingkatan, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Para pejabat bermental pencoleng ini melakukan berbagai pungli terhadap rakyat dengan berbagai cara. Baik lewat cara halus seperti "uang rokok" atau "uang bensin" maupun cara yang paling kasar dengan melakukan pemaksaan. Seperti halnya korupsi, pungli sudah mendarah daging dalam kehidupan kita.

 

Upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi pungli seperti pengurusan lewat online, ternyata belum bisa menghabisi para pelaku pungli. Para pelaku memiliki beribu jurus untuk menyiasati aturan-aturan yang ada untuk terus menerus melakukan pungli. Inilah mengapa pungli seolah-olah telah menjadi budaya kita. Padahal ini bukan budaya. Tidak ada satu pun budaya di negara kita yang mengajarkan untuk melakukan pungli. Sejak awal nenek moyang kita mengajarkan untuk menjauhi perilaku mencuri seperti korupsi dan pungli. Kita tentu ingat kisah Ratu Sima yang memotong tangan anaknya sendiri karena mencuri. Kisah tersebut membuktikan bahwa pungli dan korupsi merupakan tindakan yang dimusuhi dan pelakunya diberikan hukuman yang berat.

 

Seperti halnya korupsi, gurita pungli harus dibasmi. Tindakan semacam itu akan membuat sendi-sendi kehidupan masyarakat hancur. Selain gayang koruptor kita juga harus meneriakkan gayang pungli!

 

Bansos ternyata tidak hanya dikorupsi, tetapi juga mengalami pungli. Besarannya tidak kalah besar dibandingkan jumlah yang dikorupsi. Pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Tangerang, misalnya,  diduga dipungli dengan total nilai 3 Milyar lebih. Penyutan dana ini dilakukan secara sistematis melibatkan ketua KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Proses pungli bansos ini semakin menggila disaat pandemi. Berdasarkan penelitian ICW, terjadi pungli di 13 daerah. Daerah-daerah tersebut yaitu Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Bali, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kendari, Manado, dan Makassar . Dari 239 aduan yang masuk, dana bansos selama pandemi Covid 19 mengalami pungli sebesar Rp. 10.000 hingga Rp. 300.000. Secara prosentase 19,25% dana bansos dipungli oleh para bromocorah.

 

Kenyataan ini menunjukkan pungli masih menjadi momok bagi penerima bansos. Sebagai pihak yang lemah, para penerima bansos tidak dapat berbuat banyak. Berdasarkan laporan Koalisi Pemantau Bansos di DKI, misalnya, warga rata-rata takut melapor karena takut tak mendapatkan bansos kemudian hari. Akibatnya, proses pungli tetap berlangsung dengan leluasa.

 

Menghadapi pungli gila-gilaan terhadap bansos sudah semestinya pemerintah turun tangan. Pungli semacam ini selain mencerminkan perilaku tidak beradap yang bertentangan dengan Pancasila, juga telah melanggar hukum. Sudah selayaknya kalau para pelaku pungli bansos diseret ke meja hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bila dibiarkan, warga penerima bansos akan menjadi korban dua kali. Pertama, korban dampak pandemi Covis 19 seperti PHK. Kedua, korban pemotongan bansos yang dilakukan orang-orang yang telah kehilangan hati nuraninya.

 

Sudah seharusnya tidak ada pemotongan sepersenpun terhadap penerima bansos. Sebagaimana amanah UUD 1945, bansos merupakan hak warga miskin untuk bisa hidup dengan layak. Konstitusi sudah menjamin kelangsungan hidup warga miskin  dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, pungli bansos merupakan bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap konstitusi sehingga pelakunya harus dihukum seberat-beratnya.

 

Langkah-langkah cepat dan terukur diperlukan untuk memutus rantai pungli bansos. Semestinya saber pungli yang telah dibentuk oleh pemerintah bergerak cepat dengan tidak hanya menunggu laporan warga. Aparat yang memiliki struktur sampai tingkat bawah sudah semestinya proaktif menangkap para pelaku pungli dana bansos. Tindakan-tindakan tanpa ampun terhadap pelaku pungli bansos tentu akan memberikan efek jera sehingga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Rakyat miskin tidak menuntut banyak dari pemerinatah, mereka hanya menuntut agar haknya dalam menerima bansos tidak disunat oleh siapapun.

 

Sejarah pungli adalah sejarah perilaku tamak orang-orang yang berkuasa. Mereka menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri di atas penderitaan orang lain. Pungli memang sudah mendarah daging, tetapi bukan berarti tidak bisa diberantas. Bangsa-bangsa yang beradab telah memberikan contoh bahwa mereka bisa menghapuskan pungli. Seluruh pelayan publik mereka bersihkan dari pungli. Dengan begitu, bangsa tersebut bisa tumbuh dengan maju karena berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih.

 

Kita, sebagai bangsa yang besar semestinya bisa menghapuskan pungli. Tinggal ada kemaun atau tidak untuk mewujudkannya. Atau malah berusaha melangengkannya. Pilihan ada dalam diri kita sendiri.

 

Kami, SPRI, menyerukan agar pungli digayang dari bumi Indonesia. Tindakan tidak beradab ini harus dienyahkan dari bumi Pancasila.

 

Kepada rakyat miskin, SPRI akan tetap mengawal pemberian bansos sehingga tidak perlu takut untuk melaporkannya. Bila rakyat miskin bersatu, tidak akan ada kekuatan yang mengalahkan. Maka kami mengajak seluruh rakyat miskin untuk bersatu bersama kami untuk melawan pungli bansos.

 

PERJUANGKAN HAK-HAK RAKYAT MISKIN INDONESIA !

 

Salam Demokrasi,

Jakarta, 24 Februari 2021

 

 

 

DIKA MOEHAMMAD

SEKJEN SPRI