Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Komitmen Pemerintah dalam Menjaga Ketahanan Kesehatan Masyarakat

dpnspri

Tanda Tanya Besar!

Komitmen Pemerintah dalam Menjaga Ketahanan Kesehatan Masyarakat

 

Petrus Putut Pradhopo Wening

 

Seperti tidak pernah lepas dari penderitaan, rakyat miskin kini mendapatkan permsalahan baru yang dapat mengancam kesehatan. Belum selesai dengan permasalahan penolakan rumah sakit, obat-obatan mahal yang tidak dicover oleh BPJS, dan permasalahan lainnya, kini virus COVID-19 mengancam kesehatan bagi rakyat miskin kota.

 

Lebih berbahayanya lagi, penyelesaian dari permasalahan akibat COVID-19 terhadap hidup manusia tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan pemberian akses cuma-cuma atas rumah sakit, obat-obatan, maupun akses atas berbagai perlengkapan untuk penyembuhan dari COVID-19. Permasalahan yang ditimbulkan oleh COVID-19 membutukan solusi melampaui persoalan pemberian akses atas layanan kesehatan karena COVID-19 akan selamanya berada di dunia, sehingga suka tidak suka setiap masyarakat dunia harus ‘hidup berdampingan’ selamanya  dengan virus COVID-19 dengan berbagai variannya. Lantas, dalam rangka mempertahankan ketahanan kesehatan manusia, solusi yang wajib dan harus ditempuh oleh setiap masyarakat di dunia adalah menyesuaikan hidupnya dan/atau menyesuaikan berbagai fasilitas penunjang kehidupan manusia.

 

Kegagalan Pemerintah Indonesia Menjaga Masyarakatnya dari COVID-19

Namun, sampai saat ini Pemerintah Indonesia yang seharusnya berperan dalam memfasilitasi masyarakat untuk menyesuaikan kehidupannya di tengah ancaman virus COVID-19 dapat dikatakan gagal memenuhi perannya. Hal tersebut dapat dilihat dari angka penularan COVID-19 yang terus-menerus tidak terkendali sejak kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Sejak Maret hingga Desember 2020, angka kasus per hari terus mengalami kecenderungan peningkatan. 1 Juli 2020, kasus baru per hari masih 1.385 pada 31 Desember 2020 telah mencapai 8.074 dan sempat mencapai 14.000 pada pertengahan Januari. Kemudian, berhasil melandai pada bulan Maret-Mei di angka 3.000 – 6.000. Kemudian meledak sejak pertengahan Juni menjadi sekitar 20.000 hingga mencapai puncak pada 15 Juli mencapai 56.757 penularan per hari. Sampai saat ini, penurunan penyebaran per hari masih stagnan berada di angka sekitar 30.000an kasus per hari (Google Berita, 2021).

 

Ironisnya, Pemerintah Indonesia terus-menerus menyalahkan warga atas kenaikan penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pada September 2020, Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa yang menyebabkan kenaikan angka penyebaran COVID-19 per hari adalah tidak disiplinnya warga menjaga protokol kesehatan,  bukan akibat Pemerintah Indonesia yang mulai kembali membuka ekonomi (Pratiwi, Astungkoro, Candra, & Antara, 2020). Pemerintah kembali menyalahkan masyarakat ketika pengetatan aktivitas yang kembali dilakukan sejak 3 Juli sampai hari ini (15 Agustus 2021) gagal menurunkan angka penyebaran COVID-19 per hari secara signifikan. Pemerintah beranggapan bahwa penyebaran COVID-19 per hari yang tidak kunjung turun di bawah 10.000 disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan pembatasan aktivitas (CNN Indonesia, 2021c; Gusti, 2021).

 

Melihat hal tersebut, seharusnya kita patut mempertanyakan kembali kualitas berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kebijakan pembatasan aktivitas untuk mencegah penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan pendukungnya merupakan kebijakan yang bias kelas menengah, terutama kelas menengah yang bekerja di sektor formal. Kebijakan pembatasan aktivitas dengan mendorong masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, kerja di rumah, dan jaga jarak hanya dapat dinikmati oleh kelas menengah yang bekerja di sektor jasa dengan area hunian yang cukup besar untuk setiap anggota keluarga melakukan jaga jarak. Padahal realitas sosial masyarakat Indonesia tidak didominasi oleh sektor formal dengan hunian yang cukup untuk jaga jarak. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dari sektor informal dari sisi sumber pendapatan dan/atau hunian. Dari sisi sumber pendapatan, pada Februari 2020 (sebelum ditemukan kasus COVID-19 di Indonesia), 75,5 juta masyarakat Indonesia hidup sebagai pekerja informal (Jayani, 2021). Dari sisi hunian,  pada 2018, 44,9 juta masyarakat Indonesia tinggal di permukiman kumuh dengan kondisi permukiman yang mengalami beberapa atau keseluruhan kondisi sebagai berikut: kurangnya akses atas air bersih, sanitasi yang buruk, lokasi dan struktur bangunan yang buruk, penduduk yang sangat padat, dan status tanah yang tidak jelas (UN-Habitat, 2003; United Nations, 2020). Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa kegagalan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat karena kesalahan Pemerintah Indonesia dalam menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan realitas sosial masyarakat.

 

Bagi buruh pabrik yang bekerja di bagian produksi serta masyarakat yang mencari penghasilan di sektor informal, kerja di rumah merupakan hal yang mustahil. Tetap tinggal di rumah sama dengan pengurangan pendapatan atau kehilangan pendapatan seluruhnya. Sementara itu, bagi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh yang notabene adalah buruh serta masyarakat yang hidup di sektor informal, melakukan jaga jarak antar keluarga sendiri bahkan sesama penghuni permukiman kumuh merupakan hal yang mustahil. Lantas, mereka menjadi pihak yang paling rentan saat ini hingga seterusnya, bahkan (mungkin saja) selamanya karena mereka rentan jatuh miskin sekaligus rentan terpapar COVID-19 yang dapat menurunkan kualitas kesehatan mereka.

 

Dilihat dari produk kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, dapat dikatakan pemerintah setengah hati dalam mengurus masyarakat miskin. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah seperti bantuan sosial tunai dan bantuan pangan non-tunai, kartu prakerja bagi yang menganggur, subsidi listrik 100% bagi konsumen dengan daya 450watt dan 50% untuk 900watt, dana bantuan untuk UMKM (Mashabi, 2020) masih jauh dari kata layak untuk mencukupi kebutuhan masyarakat miskin. Pertama, bantuan sosial tidak mencukupi kebutuhan masyarakat serta penerima bantuan sosial terlalu sedikit. Berdasarkan monitoring SPRI, sebagian besar bantuan 54,58% hanya dapat dikonsumsi oleh 3-4 anggota keluarga. Kemudian, bantuan sosial tersebut sebagian besar (80,91%) habis dalam waktu kurang dari Seminggu. Padahal beberapa jenis bantuan sosial dibagikan 2 minggu sekali. Dari sisi produk, sebagian besar berisi beras, minyak goreng, masker, sabun, biskuit, dan mie instan. Padahal terdapat kebutuhan baru selama pandemi, yaitu: vitamin untuk memperkuat imun serta hand sanitizer untuk membunuh virus. Lebih parahnya lagi, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah hanya menyasar segelintir masyarakat. Hal tersebut dikeluhkan oleh banyak warga di berbagai kampung karena banyak masyarakat yang membutuhkan bansos karena penurunan pendapatan yang parah tetapi tidak mendapatkan bantuan karena tidak dianggap miskin oleh tolok ukur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, jumlah bantuan yang diterima pada kartu prakerja terlalu minim, sehingga hanya bisa mencukupi kebutuhan dalam jangka waktu yang singkat. Di sisi lain, lahan pekerjaan masih sulit karena ekonomi yang belum berjalan dengan baik.

 

Hal tersebut menyebabkan masyarakat miskin harus terus bekerja yang menyebabkan buruh pabrik serta masyarakat yang hidup di sektor informal rentan terpapar COVID-19. Mau tidak mau, masyarakat miskin dan buruh pabrik harus terus bekerja agar terus mendapatkan penghasilan walaupun taruhannya adalah kesehatan mereka sendiri dan keluarga mereka. Sehingga ketika mereka masih beraktivitas di luar rumah bukan disebabkan oleh tidak adanya kesadaran untuk menjaga kesehatan, tetapi ‘keterpaksaan’ agar mereka tetap mencukupi kebutuhan hidup mereka karena pemerintah gagal mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka yang paling fundamental, yaitu: pangan.

 

Selain itu, tidak adanya inisiatif Pemerintah dalam memperbaiki kualitas permukiman kumuh juga berkontribusi dalam penyebaran COVID-19. Hidup di permukiman kumuh tidak memungkinkan masyarakat untuk menjaga jarak antar keluarga bahkan antar tetangga. Himbauan untuk tetap tinggal di rumah dan jaga jarak tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan lahan yang disertai jumlah penduduk yang sangat padat. Di Kampung Rawa Johar Baru dan Tambora, 1 rumah bisa diisi lebih dari satu keluarga, sehingga warga harus tidur secara bergantian. Bagi mereka yang belum mendapatkan jatah tidur, mereka terpaksa duduk-duduk di pelataran rumah dan jalan-jalan kampung, sehingga kerumunan di kampung kumuh akan terus terjadi siang dan malam tanpa henti (Kompas, 2011). Lantas, jika ada 1-3 warga di permukiman kumuh yang terpapar COVID-19 akan menyebabkan masyarakat lainnya mudah terpapar karena keterbatasan ruang. 

 

Oleh karena itu, pemerintah tidak pantas menyalahkan masyarakat sebagai penyebab utama tetap tingginya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Akar permasalahan dari tingginya angka penyebaran COVID-19 di Indonesia adalah kegagalan Pemerintah dalam mencukupi kebutuhan masyarakat selama pembatasan aktivitas  serta ketiadaan kebijakan pemerintah dalam menyesuaiakan fasilitas bagi masyarakat rentan. Seharusnya masyarakat berhak menggugat pemerintah karena berbagai kebijakannya justru menyebabkan masyarakat miskin semakin rentan. Rentan jatuh dalam kemiskinan yang semakin mendalam serta rentan mengalami pemburukan kesehatan akibat COVID-19 yang dapat memperparah satu sama lain.

 

Pemerintah Indonesia yang lebih Mementingkan Ekonomi dibandingkan Kesehatan

 

Di tengah ancaman terhadap kesehatan yang tengah dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia akibat penyebaran COVID-19 yang masih tinggi, pemerintah dan politisi pendukung pemerintah justru membanggakan ‘prestasi’ ekonomi Indonesia. Pada bulan November 2020, Sri Mulyani menunjukan bahwa Indonesia merupakan  negara kedua terbaik setelah Republik Rakyat Tiongkok dalam hal kontraksi ekonomi (Nordiansyah, 2020). Tidak kalah memuakannya, Irma Suryani Chaniago yang notabene adalah politisi Nasdem Non-aktif serta Airlangga Hartarto membanggakan ‘prestasi’ ekonomi Indonesia di tengah ancaman kesehatan. Suryani Chaniago (n.d.) ‘membanggakan’ keberhasilan ekonomi Indonesia yang berhasil mengalahkan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang mengalami kontraksi -12,2% hingga -17%. Kemudian Airlangga Hartarto justru ‘menyombongkan’ perekonomian Indonesia yang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 16 tahun terakhir sebesar 7,07% (yoy) di Triwulan II-2021 (Moegiarso, 2021).

 

Beberapa pejabat negara dan politisi yang menyombongkan ‘prestasi’ ekonomi Indonesia merupakan hal yang sangat memuakan karena Indonesia sempat menciptakan rekor buruk dalam hal penanganan COVID-19. Pertama, Indonesia sempat menjadi pusat penyebaran terbesar COVID-19 di dunia. Indonesia sempat menjadi negara dengan penyebaran harian tertinggi di dunia yang menyebabkan beberapa negara seperti Jepang, Taiwan, hingga Vietnam telah menyiapkan rencana evakuasi warganya dari Indonesia (Detik News, 2021; CNN Indonesia, 2021a). Kedua, penyebaran COVID-19 per hari Indonesia sempat menyalip India yang notabene pernah mengalami tsunami COVID-19 dan memiliki jumlah warga negara yang lima kali lipat lebih besar dari Indonesia (Nafasya, 2021). Ketiga, Indonesia sempat menjadi negara dengan angka kematian tertinggi di dunia selama sepekan berturut-turut yaitu 21-28 Juli 2021 (CNN Indonesia, 2021b).

 

Lantas, fakta di atas menunjukan bahwa Pemerintah Indonesia lebih menghargai ekonomi dibandingkan dengan kesehatan. Dengan kata lain, Pemerintah Indonesia lebih menghargai uang dibandingkan dengan nyawa manusia. Oleh karena itu, masyarakat sudah seharusnya marah besar terhadap Pemerintah Indonesia  karena Pemerintah Indonesia lebih mementingkan uang dibandingkan dengan kesehatan rakyatnya. Selain itu, Pemerintah Indonesia terus-menerus menyalahkan rakyat Indonesia atas tingginya angka penyebaran COVID-19 di Indonesia.

 

Peran Negara dalam Menjaga Ketahanan Kesehatan Masyarakat

Di tengah pandemi COVID-19 yang mengancam kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin, sudah selayaknya peran utama negara adalah menjaga ketahanan kesehatan masyarakatnya. Lantas, dari sisi kemanusiaan, ‘prestasi’ yang selayaknya ‘dibanggakan’ oleh Pemerintah Indonesia bukanlah keberhasilan ekonomi, tetapi keberhasilan dalam menjaga ketahanan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang salah satunya adalah mengurangi jumlah penyebaran COVID-19 dan mengurangi jumlah kematian akibat COVID-19.

 

Setidaknya terdapat beberapa hal yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam perannya menjaga ketahanan kesehatan masyarakatnya. Pertama, perbaikan berbagai sistem bantuan sosial masyarakat seperti perombakan tolok ukur kerentanan dan kemiskinan Indonesia, pelibatan masyarakat akar rumput dalam mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, dan pemberian bansos maupun pendapatan dasar dengan cuma-cuma yang dapat mencukupi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat. Perbaikan sistem bantuan sosial sangat penting agar terdapat perluasan penerima bansos dan subsidi. Selain itu, masyarakat yang hidup di sektor informal tidak perlu pusing memikirkan sumber pendapatan mereka, sehingga mereka tidak harus terus-menerus bekerja, sehingga mobilitas menjadi berkurang. Lantas, resiko penularan COVID-19 terhadap masyarakat yang hidup di sektor informal dapat diminimalisir, sehingga resiko penularan terhadap masyarakat umum dan sesama masyarakat di permukiman kumuh dapat diminimalisir. Kedua, pemberian vitamin gratis bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan imun, sehingga dapat meminimalisir resiko penularan. Ketiga, perbaikan permukiman kumuh, di mana permukiman kumuh harus dilengkapi dengan fasilitas kesehatan kolektif seperti pembentukan ruang isolasi bagi warga, sehingga warga yang terpaksa isolasi mandiri tidak akan menjadi sumber penularan bagi keluarganya maupun masyarakat lainnya di permukiman kumuh yang minim ruang. Selain itu, harus ada perombakan permukiman kumuh agar permukiman menjadi wilayah yang cukup untuk melakukan jaga jarak antar warga, memiliki sinar matahari yang cukup, sanitasi yang baik, dan berbagai fasilitas dasar yang mumpuni. Keempat, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan tingkat terkecil seperti puskesmas, sehingga penyakit berbahaya dan genting bisa ditangani di tingkat puskesmas tanpa harus merujuk kepada fasilitas kesehatan yang lebih besar.

 

Melampaui persoalan COVID-19, negara harus terus berusaha menciptakan sistem jaminan kesehatan nasional yang inklusif, dimana setiap masyarakatnya dapat mengakses fasilitas kesehatan dan obat-obatan dengan cuma-cuma.***