Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Kado Pahit HUT Jakarta Ke-494

dpnspri

Pernyataan Sikap

Kado Pahit HUT Jakarta ke-494

 

Jakarta merupakan kota multikultural. Didirikan Belanda sebagai pusat pemerintahan kolonial. Ditinggalkan Belanda untuk pindah ke Bogor karena dianggap tidak layak sebagai ibu kota, Kembali dijadikan ibu kota setelah Indonesia merdeka, hingga hari ini.

 

Sebagai kota multikultural, Jakarta menampung keragaman etnis, budaya, agama dan bahasa. Hampir semua suku bangsa di Indonesia ada di Jakarta. Tak mengherankan kalau Jakarta bisa disebut sebagai wajah Indonesia. Bila wajah Jakarta buruk maka bukan salah cerminya, melainkan karena salah urus pemerintahnya.

 

Semenjak Indonesia merdeka, orang-orang merantau ke Jakarta untuk hidup yang lebih baik. Mereka tinggalkan lumpur sawah demi mencari penghidupan di Jakarta. Ada yang berhasil, banyak pula yang gagal. Mereka yang gagal enggan pulang kampung, memilih hidup di bantaran kali dan rel, dengan rumah apa adanya. Tiap hari berharap nasib lebih baik, namun derita tak mau beranjak pergi. Inilah mengapa Jakarta selain berkembang menjadi kota metropolitan juga berkembang sebagai lumbung warga miskin kota.

 

Pada ulang tahun Jakarta ke-494 rakyat miskin mendapatkan kado kegagalan demi kegagalan. Berbagai program upgrading skill (pelatihan keterampilan, pelatihan wirausaha, dll) bagi masyarakat yang gagal menjawab persoalan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut semakin kalang kabut ketika menghadapi pandemi Covid-19. Hantaman demi hantaman diterima rakyat miskin tanpa ada solusi konkrit dari Pemprov DKI Jakarta.

 

Program perbaikan kualitas kampung kumuh hanya menyentuh persoalan remeh seperti perbaikan selokan, jalan, lampu, dll. Program tersebut belum menyentuh persoalan dasar masyarakat untuk hidup layak dan sehat seperti pembangunan ulang permukiman warga yang layak huni, penyediaan ruang isolasi bagi warga kampung yang positif Covid-19, dan ruang publik di kampung. Akibatnya, sejak zaman kemerdekaan hingga hari ini masih banyak kampung-kampung kumuh di Jakarta. Janji Gubernur Anies Baswedan terbukti hanya pemanis bibir dan permainan kata-kata. Ia malah sibuk memainkan politik citra demi tiket di Pilpres 2024.

 

Tak mengherankan kalau saat ini terjadi penambahan penduduk miskin di Jakarta. Pandemi membuat jumlah itu berlipat ganda seperti cendawan di musim hujan. Akibatnya, jumlah warga miskin bukan berkurang tetapi justru menggelembung. Selama pandemi warga miskin bertambah menjadi 134.540 orang. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2020 kembali meningkat menjadi  4,69% dari total penduduk. Penambahan penduduk miskin juga berbanding lurus dengan pasangnya jumlah pengangguran. Palu godam pandemi dan tidak adanya konsep dari Pemprov DKI Jakarta membuat pengangguran semakin menggunung. Dampak seperti ini tidak mampu diantisipasi dan dipecahkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

 

Program-program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial sekarang terbukti tidak  mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi warga, khususnya yang miskin dan marjinal. Dari pemantauan SPRI memperlihatkan bahwa sebanyak 76,8 persen dari responden menyatakan dana BST tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara itu, 80,4 persen menyatkaan dana BST habis digunakan untuk dua hari sampai dengan satu minggu. Kondisi ini tentu sangat memprihatikan. Warga miskin dipaksa untuk berjuang sendirian menghadami pandemi.

 

Ironisnya, program dan anggaran dari Provinsi DKI Jakarta tidak menunjukan keberpihakan kepada warga miskin dan marjinal. Pemerintah masih senang membuang-buang uang untuk membiayai program karitatif, populis dan tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti jalur roadbike, tanaman plastik, Instalasi bambu di HI, dll. Program-program tersebut hanya demi kepentingan memoles diri dan kepentingan mereka yang kaya. Sementara rakyat miskin dibiarkan hidup keleleran di gubuk-gubuk kumuh mereka.

 

Boleh saja seorang gubernur atau siapa saja berambisi menjadi presiden. Namun melupakan tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah merupakan sebuah bentuk pengkhianatan. Apalagi membiarkan warga miskin keleleran di tengah pandemi yang mengganas. Oleh sebab itu, pada HUT DKI Jakarta, SPRI mengingatkan agar Gubunur Anies kembali pada komitmen awalnya untuk menyejahterakan warga Jakarta. Dengan ini Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)  menuntut:

 

1.    Perbesar anggran untuk perluasan cakupan dan manfaat program perlindungan sosial di Jakarta. 

2.    Gubernur dan DPRD DKI Jakarta perlu segera menerapkan Kebijakan PKH Lokal di Jakarta.

3.    Gubernur dan DPRD DKI Jakarta perlu segera membuka ruang keterlibatan rakyat miskin Jakarta dalam proses penetapan kebijakan dan anggaran publik.

4.    Peluas Program Perlindungan Sosial untuk pengangguran dan ibu hamil, menyusui.

5.    Gubernur dan DPRD DKI Jakarta segera menyediakan bank untuk rakyat miskin dan pedagang kecil agar terbebas dari jeratan rentenir dan pinjaman online.

6.    Memperluas akses internet gratis, perpustakaan kampung dan bimbingan belajar gratis untuk siswa miskin.

7.    Penyediaan ruang-ruang belajar bagi anak-anak kampung kumuh yang disertai dengan peminjaman gadget gratis untuk mendukung pembelajaran online warga miskin

 

PERJUANGKAN HAK-HAK RAKYAT MISKIN INDONESIA !

 

Jakarta, 24 Juni 2021

 

Mengetahui

 

 

 

DIKA MOEHAMMAD

Sekjen SPRI

 

(081908986987)