Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

KABAR DARI AUDIT SOSIAL DI 4 KOTA

dpnspri

ADUH, BANYAK WARGA TAK TERIMA PKH:

KABAR DARI AUDIT SOSIAL DI 4 KOTA

 

Dalam rangka mengawal Reformasi Program Perlindungan Sosial di Indonesia, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) di Bandar Lampung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya melakukan serangkaian AUDIT SOSIAL. Salah satu kegiatannya adalah BERTAJUK "Pendataan Keluarga Miskin Tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)".

 

Kegiatan ini bertujuan mencari bukti apakah masih terdapat keluarga miskin yang layak dan memenuhi syarat akan tetapi tidak mendapatkan PKH. Berdasarkan laporan Posko SPRI, di Bandar Lampung, Bogor dan Kota Tasikmalaya, banyak warga yang mengadu tidak menerima PKH meski layak dan memenuhi syarat. Warga juga banyak mengadukan mekanisme pendaftaran penerima PKH yang tidak efektif.

 

Situasi itu mendorong kami, di empat Kota/Kabupaten, menggelar Pendataan Keluarga Miskin tidak mendapatkan PKH alias Audit Sosial. Sebelum melakukan pendataan lapangan, terlebih dahulu surveyor atau auditor lapangan dibekali dengan pengetahuan seperti: mekanisme penetapan DTKS penerima PKH, pengetahuan mengenai instrument pendataan, dan kemampuan menggunakan aplikasi.

 

Kegiatan Audit Sosial atau Pendataan dilakukan di 55 Kelurahan/Desa dari empat Kota/Kabupaten dan melibatkan lebih dari 200 surveyor atau Auditor Lapangan. Setiap Desa/Kelurahan terdapat 5 auditor lapangan. Tugas auditor lapangan melakukan observasi keluarga miskin yang tidak mendapatkan PKH. Hasil observasi selanjutnya diinput melalui aplikasi yang telah kami buat. Pekerjaan ini dilakukan selama satu bulan.

 

Sekjen SPRI, Dika Moehammad, menuturkan bahwa kegiatan Audit Sosial selain bertujuan mencari informasi pembanding agar pemerintah bisa melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan, juga untuk membuktikan apakah betul data penerima PKH tidak akurat dan  banyak warga yang layak dan memenuhi syarat justru tidak masuk daftar. Melalui kegiatan ini SPRI hendak mengajak warga miskin secara langsung untuk terlibat mengkoreksi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan hak sebagai warga negara.

 

Siti Yayat, Ketua SPRI Provinsi Lampung menyatakan bahwa di Bandar Lampung masih banyak keluarga miskin yang memenuhi syarat dan layak akan tetapi tidak masuk dalam DTKS penerima PKH. Menurutnya, pendataan masih bersifat tetutup, tidak melibatkan masyarakat. Dengan Audit Sosial, SPRI akan mengajukan bukti daftar nama warga miskin yang memenuhi syarat dan layak menerima PKH untuk dimasukan dalam DTKS nasional.

 

Sementara itu Poppy, sebelum memulai pendataan lapangan SPRI Kota Tasikmalaya terlebih dahulu berkomunikasi dengan Walikota dan Dinas Sosial. Pemda Kota Tasikmalaya mendukung kegiatan audit sosial. Sekretaris Dinas Sosial berharap agar kegiatan ini betul-betul akan mendapatkan data yang akurat dan tepat. Melalui komunikasi ini, kegiatan audit sosial di Kota Tasikmalaya dapat dikatakan berjalan dengan baik. Auditor SPRI Kota Tasikmalaya berhasil mengumpulkan data keluarga miskin sebanyak 2584.

 

Berdasarkan hasil pendataan di empat kota/kabupaten, auditor lapangan berhasil mengumpulkan 7000 data keluarga miskin. Selanjutnya data tersebut akan kami analisis apakah memenuhi syarat dan kelayakan sebagai penerima PKH.

 

Hasil analisis akan kami jadi bukti untuk mendorong perbaikan mekanisme penetapan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kami juga akan mendesak agar kementerian sosial menggunakan data hasil audit sosial sebagai acuan untuk memperbaiki DTKS.***Redaksi