Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

JAMESTA RESOLUSI KETIDAKPASTIAN HADAPI KRISIS!

dpnspri

SIKAP POLITIK

SERIKAT PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA (SPRI)

 

JAMESTA RESOLUSI KETIDAKPASTIAN HADAPI KRISIS!

 

 

Mengapa orang miskin selalu teraniaya? Beberapa ratus tahun lalu, Multatuli lewat novel Max Havelaar mempertanyakan ini. Dengan latar lokasi di Lebak, Banten, Multatuli menggugat kemiskinan masyarakat pribumi yang dijajah oleh Belanda. Kisah percintaan Saijah dan Adinda dalam novel tersebut, merupakan gambaran penderitaan pribumi sampai turun menurun dari satu generasi ke generasi lain.

 

Beratus tahun setelah Multatuli, muncul Pramoedya Ananta Toer, menyuarakan gugatan serupa lewat novel Tetralogi Buru. Ia tampilkan penderitaan orang-orang miskin yang menjadi korban tanam paksa di masa kolonial Belanda. Novel ini dilarang oleh Orde Baru karena ketajaman kritiknya terhadap kondisi masyarakat kolonial yang tercermin dalam diri kekuasaan rezim Soeharto. Gugatan Multatuli dan Pramoedya adalah suatu suversib bagi kekuasaan yang buta dan tuli; sebuah kekuasaan yang tak bernurani, yang seenak udelnya menindas rakyat miskin.

 

Dalam sejarah perkembangan umat manusia, setelah runtuhnya era komune primitif hingga perkembangan kapitalisme industrialis saat ini, rakyat miskin selalu hidup teraniaya. Apakah ini merupakan takdir dari langit? Apakah kutukan? Tentu saja bukan. Semua ini terjadi karena sistem sosial masyarakat hanya menguntungkan segelintir orang kaya, para tuan puan pemilik modal. Merekalah kaum borjuis itu. Sebuah kelas sosial yang hidup sebagai gurita yang menghisap rakyat miskin untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan. Kelas sosial yang hidup di tengkuk rakyat miskin demi memperoleh kemakmuran yang melimpah.  

 

Hari ini kita berkumpul di sini untuk memberikan jawaban dan solusi atas penderitaan rakyat miskin. Cencangan terhadap tangan kita harus kita lepaskan agar bisa terurur untuk menolong rakyat miskin. Penutup pada mulut kita hurus kita tanggalkan agar teriakan bahwa rakyat miskin teraniaya terdengar menembus cakrawala. Kaki kita harus dilepaskan dari bandul yang membebani agar ringan melangkah memperjuangan kepentingan rakyat miskin. Kita adalah generasi yang menolak untuk diam melihat penindasan begitu nyata terjadi.

 

Bangsa kita memiliki sila ke-5 dalam Pancasila. Bunyinya sudah jelas: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ketika merumuskan prinsip ini, Soekarno dalam pidato Lahirnya Pancasila mengatakan: “tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.” Tujuan Indonesia Merdeka adalah menciptakan kesejahteraan bersama. Bukan kesejahteran bagi satu dua orang saja. Kita juga mempunyai pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ditingkat UU kita memiliki UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin.

 

Pertanyaannya: Apakah rakyat miskin sudah sejahtera?

 

Kebijakan Setengah Hati

Sejak munculnya negara kesejahteraan sebagai jawaban atas krisis kapitalisme, setiap penguasa berusaha memberikan santunan sosial kepada rakyat miskin dalam wujud subsidi maupun bantuan sosial secara langsung. Konsep ini seolah kebaikan pemerintah, namun sebetulnya dilakukan demi kepentingan kapitalisme yang sedang menghadapi ancaman karena kesalahan mereka sendiri. Sebagai usaha menyelamatkan diri, tentu program-program tersebut dijalankan setengah hati. Tak mengherankan kalau tidak pernah bisa menyelesaikan problem rakyat miskin.

 

Di Indonesia, kita mengenal program perlindungan sosial yang ditujukan untuk rakyat miskin seperti (PKH, BPNT, BST, dll). Setiap tahun anggaran dari APBN digelontorkan untuk program-program tersebut, namun terbukti tidak dapat mengatasi kesulitan rakyat miskin. Apakah program-program itu bisa membuat si Bowo, Budi dan Jamilah, yang hidup di bantaran sungai bisa tersenyum bahagia? Apakah bantuan sosial tersebut membuat Mang Ujang, Bang Ucok dan Cak Natan yang bekerja sebagai sopir angkot bisa tertawa bahagia? Apakah PKH, BNPT dan BST bisa membuat Mpok Nori, Ning Siti dan Wajilah yang bekerja sebagai tukang cuci bisa mencukupi kebutuhan hidupnya? Ternyata tidak. Kenyataan ini tentu bukan tanpa sebab. Mengapa? Karena program-program karitatif seperti itu sudah salah sejak awal.

 

Sejak awal, program jaminan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah tidak mencakup semua rakyat miskin. Tentu pangkalnya adalah pendataan yang kacau. Rakyat miskin selama ini hanya dianggap sebagai angka. Mereka bukan dianggap sebagai manusia. Tak mengherankan kalau ukuran untuk menentukan seseorang miskin atau tidak hanya sebatas angka. Bila tak masuk angka pendapatan yang ditetapkan pemerintah, maka ia bukan orang miskin. Hal ini tentu berdampak pada pemuktakiran data yang tak jelas. Tak mengherankan kalau kemudian kita banyak mendapati rakyat miskin yang tak mendapatkan bantuan. Sebagai contoh nyata, pada Mei-Agustus 2020, SPRI Jakarta melakukan “Audit Sosial  Mekanisme Pendaftaran Peserta PKH” di 35 Kelurahan di Jakarta. Dari 4371 responden tersebut terdapat 2308 keluarga yang layak menerima PKH namun belum terdaftar dalam DTKS penerima PKH. Ini baru di Jakarta, belum daerah-daerah lain di Indonesia.

 

Akibat tidak jelasnya konsep jaminan sosial, bantuan pemerintah ibarat air hujan di musim kemarau. Hilang dengan cepat. Hasil audit sosial bantuan sosial 2020 yang dilakukan SPRI memperlihatkan bahwa sekitar 80.9% warga menyatakan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah habis kurang dari seminggu. Kenyataan ini memperlihatkan, jangankan membuat rakyat miskin sejahtera, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja tidak akan cukup. Akibatnya, rakyat miskin harus tetap berjibaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di saat situasi sulit seperti saat ini.

 

Problem di atas masih harus ditambah dengan pelaksanaan bantuan sosial yang penuh dengan masalah. Mulai dari masalah pungli, pengawasan dan pengaduan tidak efektif, sosialisasi belum makasimal dan sebagainya. Akibatnya, bantuan tersebut banyak hilang ditengah jalan. Dan yang tak kalah pentingnya, program bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah tidak pernah melibatkan rakyat miskin. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, rakyat miskin tidak pernah dilibatkan. Dengan kata lain, rakyat miskin hanya dilihat sebagai objek semata. 

 

Kita tentu tidak bisa membiarkan kesalahan konsep jaminan sosial yang diterapkan pemerintah. Kelemahan-kelemahan tersebut harus dicarikan solusinya agar hak-hak rakyat miskin bisa terpenuhi. Derita sudah seleher, namun belum ada solusi jitu untuk mengatasinya.  Inilah tugas mendesak dari gerakan kita.

 

Jamesta Sebagai Solusi

Jaminan Pendapatan Dasar Semesta (Jamesta) merupakan pembayaran sejumlah uang tunai kepada setiap warga negara secara langsung, periodik, tanpa syarat, dan jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar selama satu bulan. Secara konsep Jamesta bersifat permanen dan universal. Artinya, ia berlaku secara terus menerus sampai rakyat miskin bisa sejahtera. Dalam kondisi khusus/darurat, Jamesta dapat diterapkan secara temporer, parsial (diberikan hanya khusus kepada kelompok tertentu) dan komplementer dengan program perlindungan sosial yang sudah berjalan.

 

Dalam situasi pandemi Covid 19, diperlukan solusi yang cepat dan akurat, termasuk dalam pemberian jaminan sosial. Program jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyat miskin masih jauh dari memadai. Dalam kondisi tanpa pandemi sekalipun, rakyat miskin di Indonesia telah mengalami berbagai kesulitan. Kondisi pandemi telah menambah beban dan kesulitan yang harus ditanggung oleh rakyat miskin menjadi berkali-kali lipat.

 

Kita mengetahui bantuan sosial yang diberikan pemerintah pada saat pandemi masih jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin. Akibatnya, rakyat miskin masih harus keluar rumah, bekerja mencari pendapatan lain. Hal ini tentu saja membuat pandemi semakin cepat tersebar karena mobilisasi manusia masih terjadi dimana-mana. Dalam kondisi sulit ini, rakyat miskin membutuhkan peran yang besar dari pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi ini. Menurut kami, demi keadilan dan harapan dapat keluar dari krisis pandemi, penting ada Jamesta.

 

Pandemi secara langsung memukul sektor ekonomi. Dampaknya, banyak tenaga kerja yang mengalami PHK. Pengangguran bertambah. Artinya, jumlah orang miskin pun membengkak. Tanpa pendapatan yang dijamin untuk semua orang, rakyat miskin akan kesulitan dalam menghadapi pandemi. Rakyat miskin tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BST, yang manfaat kecil, rawan pungli, dan data sasaran yang tidak akurat.

 

Dengan adanya pendapatan semesta yang dibayarkan pemerintah, rakyat miskin bisa mengupayakan berbagai kegiatan produksi di tempat tinggalnya untuk membantu mengatasi beratnya kehidupan kala pandemi. Bila roda ekonomi bisa berputar, sedikit demi sedikit akan mampu mengatasi krisis yang sedang terjadi. Kita menghadapi masalah yang tidak biasa, maka solusi yang diberikan juga harus luar biasa. Dan, solusi tersebut adalah Jamesta. Jaminan pendapatan dasar untuk semua orang lewat Jamesta, mesti diberikan berbarengan dengan bantuan sosial yang tengah berjalan agar kemampuan rakyat miskin menghadapi pandemi semakin besar.

 

Oleh karena itu, kami menyerukan kepada Rakyat Indonesia:

  1. Rakyat bergerak tuntut Jamesta. Solusi pandemi harus semesta.
  2. Dukung dan bergabung dengan gerakan yang memperjuangkan Jamesta.

 

PERJUANGKAN HAK-HAK RAKYAT MISKIN INDONESIA !

 

Salam Demokrasi,

Jakarta, 18 Februari 2021

 

 

DIKA MOEHAMMAD

Sekretaris Jenderal SPRI

 

Dibacakan dalam Aksi Online 05, Pekan Aksi Jamesta, 18 Februari 2021/ https://jamesta.org/?page_id=359