Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

HASIL AUDIENSI DENGAN BAPPEDA DKI JAKARTA

HASIL AUDIENSI DENGAN BAPPEDA DKI JAKARTA:

"DIHANTAM COVID, WARGA MISKIN KIAN TERJEPIT, PAK'E"

 

            Tanggal 21 April 2021, bertepatan dengan Hari Kartini, Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial mengadakan audiensi online dengan Bappeda DKI Jakarta. Audiensi tersebut dihadiri oleh beberapa pembicara, diantaranya adalah Bung Dika Moehammad (Sekjen SPRI), Bung Abu Bakar (Peneliti Fitra), dan Drs. Maksum, M.Si. Moderator dalam audiensi ini yaitu Betta (Fitra).

            Tujuan pokok audiensi adalah menyampaikan keluhan warga ke pihak pemerintah. Karena adanya pandemi Covid 19, audiensi tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan lewat dunia maya. Apapun situasinya, persoalan warga miskin bisa tetap disampaikan.

            Setelah moderator dengan gurih menyampaikan pengantar, Bung Dika mendapatkan kesempatan pertama untuk berutur kata. Menurutnya, sejak bulan Mei 2020, SPRI sudah berupaya mengadvokasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, SPRI juga melakukan pemantauan Bantuan Langsung Tunai (BST). Dengan menyakinkan Bung Dika memaparkan bahwa program perlindungan sosial belum seluruhnya menyentuh penduduk miskin di DKI Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan temuan survei yang dilakukan SPRI di 30 kecamatan. Hasilnya, dari 4000 responden terdapat 2000-an responden yang layak mendapatkan bantuan sosial namun tidak mendapatkannya. Selain masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan, temuan lainnya memperlihatkan nilai bantuan belum memadai dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan. Dengan kondisi ini Bung Dika mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan PKH lokal guna menanggulangi angka kemiskinan yang meningkat akibat Covid-19.

            Pemaparan materi selanjutnya dipaparkan oleh Bung Abu Bakar. Bung Bakar menyampaikan ada beberapa faktor yang mendukung terwujudnya PKH lokal di DKI Jakarta. Pertama dari kajian regulasi. Menurutnya, UUD 1945 sudah sewajarnya dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perlindungan sosial berskala lokal. Kemudian kapasitas fiskal DKI Jakarta mampu untuk mendukung program tersebut. Faktor berikutnya, bahwa perlindungan sosial DKI Jakarta meliputi tiga bagian,  yaitu: pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sejauh ini dari segi anggaran Pemprov DKI Jakarta sudah mempunyai komitmen untuk meningkatkan perlindungan sosial.

            Lebih lanjut Bung Bakar memaparkan tentang prinsip penyempurnaan. Terdapat beberapa titik tekan di dalamnya. Pertama, perlindungan sosial skala lokal tidak menghilangkan perlindungan sosial yang sudah dijalankan. Kedua, PKH lokal berfokus pada bantuan regular rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin. Ketiga, memperbsiki prosedur dan distribusi bantuan sosial. Keempat, menyempurnakan bantuan sosial. Menurut Bung Bakar, dalam pelaksanannya bisa menggunakan prinsip menggunakan data kemiskinan untuk bantuan sosial dan menggunakan kebutuhan hidup sebagai patokan bantuan sosial.

            Setelah Bung Bakar, moderator memberikan kesempatan kepada penerima bantuan sosial. Tiga peserta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan uneg-unegnya. Ibu Mulyanah dari Kramat Jati menyampaikan kenyataan yang mengejutkan bahwa masih ada penerima BPNT yang saldonya nol. Situasi jelas ironis. Dengan nada menekankan, Bu Mulyanah menyampaikan jika pemerintah ingin membantu jangan setengah hati. Harus sampai tuntas.

            Giliran berikutnya disampaikan ibu Ros, warga Tegal Alur. Uneg-uneg yang disampaikan serupa seperti yang disampaikan ibu Mulyanah, tetapi kasusnya sedikit berbeda. Menurut kesaksiannya, ada penerima bantuan PKH yang pada tiga bulan pertama saldonya masih untuh, kemudian bulan berikutnya turun menjadi Rp. 80.000, kemudian turun kembali menjadi Rp. 50.000, dan pada bulan-bulan berikutnya menyentuh saldo nol rupiah. Keluhan serupa juga disampaikan ibu Sri dari Kebun Pala. Ia mengeluhkan terdapat penerima BST yang namanya berbeda tetapi NIK nya sama. Akibatnya, mereka urung mendapatkan BST.

            Setelah uneg-uneg dari warga, Bappeda juga mengeluarkan keluh kesahnya. Menurut pemaparan Drs. Maksum, M.Si, setelah pandemi Pemprov DKI Jakarta sangat terpukul  kemampuan fiskalnya.  Inilah salah satu kendala untuk memberikan jaminan sosial. Di tengah kesulitan itu, ia mengakui jaminasan sosial merupakan investasi yang penting. Oleh sebab itu, harus terus dimaksimalkan. Berdasarkan temuan di lapangan, Drs. Maksum mengakui bahwa bantuan sosial kurang fokus sasarannya. Kendala ini harus diatasi dengan menggunakan teknologi.  Walaupun konsep ini sudah dilakukan, Drs. Maksum mengeluh dalam prateknya hasilnya kurang sebanding dengan penurunan kemiskinan di DKI Jakarta.

            Agnes dari Bapedda bicara pada giliran berikutnya. Selain melengkapi pemaparan Drs. Maksum, Agnes memaparkan reformasi sistem perlidungan sosial. Ada 6 langkah, yaitu transformasi data, pengembangan skema, digitalisasi penyaluran, reformasi skema pembiayaan, mengembangkan mekanisme distribusi, dan integrasi program. Menurut Agnes bantuan sosial merupakan skema non kontribusi, yaitu skema bantuan yang dilakukan oleh negara tanpa meminta kontribusi dari masyarakat. Dari data yang ada PKH memberikan dampak peninglatan kesejahteraan sebesar 0,6 % terhitung dari tahun 2018 hingga 2020.

            Audiensi ini memang belum menghasilkan hasil yang nyata. Baik dari pihak warga dan pemerintah DKI Jakarta masih sebatas mengeluarkan uneg-uneg. Sebagai pihak yang berwenang, sepertinya Pemprov DKI Jakarta belum memiliki terobosan mengenai bantuan sosial ditengah masa pandemi Covid 19. Oleh karena itu, tuntutan PKH lokal harus terus menerus disuarakan. Ditengah warga miskin yang tertepit, kita harus tetap menjerit agar tuntutan PKH lokal bisa terwujud. ***