Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Dampak Pandemi dan Urgensi PKH Lokal !

dpnspri

Dampak Pandemi & Urgensi PKH Lokal !

Oleh: Dika Moehammad

 

            Sastrawan Prancis, Albert Camus, lewat novel Sampar telah mengambarkan dengan bagus dampak pandemi, baik secara fisik maupun psikis. Karya fiksi tersebut seolah kini menjadi kenyataan tatkala pandemi Covid 19 menyebar ke seluruh dunia. Keperkasaan manusia dengan kemampuan akal budinya itu runtuh di hadapan virus yang menyebar dari orang ke orang dengan sangat cepat. Hingga hari ini dunia dengan segala hiruk pikuknya menjadi kelam dihantam duka nestapa yang tak berkesudahan.

            Negara kita termasuk yang terdampak pandemi Covid 19. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah warga miskin. Secara fisik mereka rentan tertular virus karena lokasi tempat tinggal dan kerja yang tidak memadai. Secara ekonomi dampak tersebut tidak kalah besarnya. Di tengah himpitan pandemi warga miskin harus terus berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya. Berbagai upaya memang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak tersebut. Bantuan sosial berupa beras, masker, minyak goreng, sabun, biskuit, mie instan, dan protein kaleng (sarden, kornet). Namun di lapangan upaya-upaya tersebut masih banyak masalah.

            Masalah paling banyak adalah minimnya jumlah bantuan. Sebagai contoh yang terjadi di DKI Jakarta. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI, sebagian besar responden (80,9%) menyatakan bahwa bantuan yang mereka terima habis dalam waktu kurang dari satu minggu saja. Bahkan responden sebanyak 10.75% menyebutkan bahwa bantuan habis dalam waktu 1-2 hari saja. Jenis bantuan yang paling cepat habis ternyata adalah beras (61,35%) dan mie instan (20,31%). Data ini memperlihatkan bahwa besarnya bantuan masih jauh dari kebutuhan warga miskin. Akibatnya, disaat PSBB pun warga masih harus keluar rumah untuk bekerja. Dampaknya tentu saja kerentanan warga miskin tertular virus Covid 19.

            Selain masalah kecukupan, problem lain yang mencuat di lapangan adalah pendataan. Pemerintah masih menggunakan data lama untuk masalah baru. Masalah timbul ketika banyak orang miskin baru yang tidak terdT sehingga tidak mendapatkan bantuan. Hasilnya, kemerataan bantuan sosial tidak tercapai karena banyak yang memerlukan bantuan namun tidak menerimanya. Hal ini menunjukkan data base pemerintah menyangkut jumlah warga miskin masih lemah. Akibatnya, tidak saja banyak warga yang terdampak tidak mendapatkan bantuan, juga mengakibatkan sering terjadi penyelewengan dengan memasukkan data fiktif.

            Sementara itu, cara penyaluran sudah dilakukan cukup baik. Pemerintah telah mengusahakan menyalurkan bantuan dari pintu ke pintu. Hampir 50% bantuan yang tersalur disalurkan oleh petugas dari rumah ke rumah. Namun bukan berarti tanpa masalah. Dari penelitian di lapangan memperlihatkan masih ada sekitar 34% bantuan disalurkan dengan caa memanggil penerima untuk mengambilnya di tempat yang sudah ditentukan, dengan atau tanpa antrian. Tentu saja ini tidak ideal, karena bukan tidak mungkin terjadi kerumunan yang beresiko memicu penularan. Padahal sebagaimana seruan pemerintah sendiri untuk sedikit mungkin melakukan kontak fisik maupun kerumunan. Seruan tersebut akan termentahkan jika masih melakukan cara-cara lama dalam memberikan bantuan.

            Masalah-masalah yang telah dijabarkan di atas itulah yang perlu diperbaiki oleh semua pemangku kepentingan. Sedikitnya ada tiga hal yang bisa diperbaiki. Pertama, masalah pendataan. Dari tahun ke tahun pendataan tetap menjadi masalah. Ini memperlihatkan usaha pemerintah untuk memperbaiki pendataan masih sangat kurang. Padahal pendataan merupakan basis terpenting dalam menyalurkan bantuan sosial agar tepat sasaran. Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, semestinya pendataan secara digital dengan keakuratan bisa dilakukan. Bila perbaikan pendataan dilakukan maka akan mencegah salah sasaran dan penyelewengan. Kedua, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa bantuan berupa sembako masih jauh dari mencukupi untuk kebutuhan warga miskin selama satu bulan. Sebagai solusi, bantuan tersebut bisa ditambah dengan uang tunai. Dengan begitu, selama pandemi atau masa-masa PSBB, warga miskin tidak perlu keluar rumah untuk bekerja. Ketiga, adanya jaminan pemerataan dan keadilan dalam pembagian bantuan. Akibat pendataan yang amburadul, masalah ini timbul sehingga bisa mengakibatkan kecemburuan sosial.

 

PKH lokal sebagai solusi alternatif

            Dalam kondisi darurat, solusi darurat harus dicari. Bila merujuk pada kenyataan di lapangan, pemberian bantuan sosial kepada warga miskin saat pandemi Covid 19 belum menujukkan solusi darurat. Solusi yang ada masih seperti saat-saat keadaan normal. Inilah pentingnya memakai konsep objektifisme sebagaimana diperkenalkan oleh filsuf yang lahir di Rusia, Ayn Rand. Konsep ini mensyaratkan dua hal. Pertama, objek harus didekati secara langsung. Dalam kasus pandemi Covid 19, pemerintah harus mendekati warga miskin secara langsung untuk mengetahui problem-problem mereka. Kedua, berkaitan dengan yang pertama, keberadaan objek tidak tergantung pada keberadaan kita. Artinya, warga miskin itu ada dan mereka mempunyai masalah yang berbeda dengan kita. Sehingga, dalam konteks pandemi, solusi yang diberikan bukan berdasarkan keinginan pemerintah tetapi sebagaimana kebutuhan warga miskin. Berlandaskan ini, ketika kondisi objek/warga miskin berubah dalam situasi yang berubah, maka solusi yang diambil oleh pemerintah juga harus berubah.

            Program Keluarga Harapan (PKH) lokal mengikuti konsep objektifisme Ayn Rand tersebut. Berdasarkan penelitian objektif di lapangan, SPRI DKI dan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial Jakarta menemukan sebanyak 38 ribu warga miskin yang belum menerima bantuan sosial selama pandemi dari pemerintah. Dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 terhadap 3.958 kepala keluarga, ditemukan 2.892 kepala keluarga yang pantas menerima PKH namun tidak mendapatkannya. Artinya, secara objektif program bantuan pemerintah selama pandemi masih bermasalah. Adanya kenyataan ini memerlukan solusi alternatif sebagai jalan keluar. Solusi tersebut adalah PKH lokal.

            Sebagai contoh, konsep PKH lokal bisa diterapkan di DKI Jakarta dengan mengikuti dua prinsip umum. Pertama, penerima PKH lokal adalah seluruh warga miskin di Jakarta yang belum menerima PKH. Kedua, besaran manfaat PKH meliputi bantuan tetap dan bantuan komponen. Sebagaimana namanya, bantuan tetap merupakan bantuan yang diterima secara rutin setiap bulan. Besarnya antara Rp. 1.400.000 sampai Rp. 2.200.000. Perhitungan ini berdasarkan kebutuhan minimal warga miskin Jakarta setiap bulannya. Sementara, bantuan komponen bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga, seperti tunjangan ibu hamil, lansia, anak sekolah maupun penderita disabilitas. Dengan dua jenis bantuan tersebut paling tidak akan meringankan beban warga miskin disaat pandemi.

            Lantas dari mana dananya? Bila merujuk APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 84, 196 trilyun tentulah sangat mencukupi untuk penerapan PKH Lokal. Dengan skema bantuan Rp. 1.400.000/perbulan, hanya dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1,1 trilyun. Sementara dengan skema bantuan Rp. 2.400.000/bulan dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 2,1 trilyun. Dengan anggaran yang dibutuhkan seperti itu, maka APBD DKI Jakarta sangat mencukupi.

            Program PKH lokal tentu saja bisa diterapkan di daerah lain mengingat dampak pandemi tidak hanya di DKI Jakarta. Kunci penerapannya adalah kemauan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan problem warga miskin kala pandemi. Sebagaimana diungkapkan orang bijak bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, saat pandemi ini merupakan saat membuktikan apakah pemerintah berpihak pada warga miskin atau tidak. Tolok ukurnya tentu saja memberikan solusi yang jitu dalam menjawab persoalan warga miskin.***

 

Dika Moehammad, Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)