Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

Agenda Advokasi Program Perlindungan Sosial

dpnspri

Agenda Advokasi Peningkatan Akses Keluarga Miskin

terhadap Program Perlindungan Sosial di Indonesia

 

Oleh: Dika Moehammad

 

Pengantar

Program Perlindungan Sosial di Indonesia perlu direformasi. Berdasarkan hasil audit sosial SPRI di Jakarta dan empat daerah (Bandar Lampung, Kota Bogor, Kab. Bogor dan Kota Tasikmalaya), tercatat bahwa program PKH dan BPNT belum mencakup seluruh keluarga miskin. Juga ditemukan nilai bantuannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumsi keluarga miskin.

 

Besaran manfaat PKH setiap tiga bulan sebesar Rp 225.000 s/d Rp 2.500.000 dan besaran manfaat BPNT setiap bulan sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu) ditukar dengan beras, daging ayam dan telor. Bantuan tersebut sudah jelas tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dasar konsumsi keluarga miskin.

 

Selain problem besaran manfaat yang kurang memadai, masalah lain yang dihadapi oleh keluarga miskin adalah kacau balaunya data yang dimiliki Kementerian Sosial RI. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), merupakan acuan pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBN atau APBD.

 

Berdasarkan hasil audit sosial SPRI di Jakarta ditemukan sebanyak 2892 keluarga miskin yang memenuhi syarat dan layak mendapatkan PKH akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima. Berdasarkan hasil audit sosial SPRI di Bandar Lampung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya pada Mei 2021, dari 7000 keluarga miskin yang didata, terdapat 49 persen yang memenuhi syarat dan layak mendapatkan PKH akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima. Hal ini membuktikan bahwa data acuan penyaluran program perlindungan sosial masih bermaslah dan perlu segera direformasi.

 

Berdasarkan fakta tersebut, setidaknya ada dua masalah yang penting segera direformasi. Pertama, anggaran PKH tidak cukup untuk mencover seluruh keluarga miskin termasuk keluarga miskin baru akibat dampak pandemi. Kedua, mekanisme pendaftaran dan pemutakhiran DTKS belum efektif.

 

Target dan Pendekatan Advokasi

Berangkat dari dua persoalan tersebut diatas, SPRI bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial bermasud hendak mendorong perubahan Kebijakan perlindungan sosial di DKI Jakarta dan Nasional sebagai berikut :

 

  1. Di Jakarta, SPRI dan Koalisi hendak mendorong diterapkannya PKH Lokal. Adapun untuk tahun 2021, target yang hendak didorong adalah agar Pemprov DKI Jakarta melakukan kegiatan studi kelayakan PKH lokal.

  2. Di nasional, SPRI dan Koalisi hendak mendorong perbaikan DTKS nasional dan peningkatan kuota dan alokasi anggaran (cakupan dan manfaat) Program Perlindungan Sosial di Indonesia.

Guna mendorong perubahan tersebut diatas, SPRI bersama koalisi menggunakan tiga pendekatan advokasi sebagai berikut :

 

  1. Mendorong peningkatan jumlah penerima manfaat dan nilai manfaat, perlu disertai dengan peningkatan anggaran dari APBN. Koalisi juga melakukan pendataan BNBA untuk memberikan data input bagi pemerintah dalam menyusun DTKS.

  2. Mengajukan penerapan skema PKH Lokal dimana daerah yang kapasitas fiskalnya bagus dapat mengambil inisiatif untuk memberikan dukungan anggaran bagi program PKH nasional, atau mengembangkan program inovatif sendiri. Untuk itu Koalisi akan mengajukan rancangan regulasi bagi penerapan skema PKH lokal kepada pemerintah pusat.

  3. Mendorong institusi pengawasan keuangan dan pelayanan seperti BPK dan Ombudsman RI untuk melakukan pemantauan sekaligus pemetaan masalah sistemik terkait implementasi PKH.

 

Rangkaian Kegiatan Advokasi

Adapun untuk mendorong terwujudnya target perubahan seperti tersebut diatas, SPRI bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial akan melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut :

 

  1. Audiensi dan Loby Pemangku Kebijakan. Rangkaian kegiatan audiensi dan lobi akan dilakukan di dengan Gubernur, DPRD, Dinas Sosial, Bappeda, dan Ombudsman DKI Jakarta. Ditingkat Pusat (nasional) juga akan dilakukan upaya audiensi dan lobi dengan Komisi VIII DPR RI, Kementerian Sosial RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kantor Staf Presiden (KSP). Audiensi dan Lobi juga akan dilakukan dengan pemangku Kebijakan ditingkat kabupaten atau kota  (Bandar Lampung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya). 

  2. Hearing Pembahasan Anggaran di Jakarta dan Nasional. Bahwa dalam hal mendorong penerapan PKH Lokal di Jakarta, SPRI bersama Koalisi akan mengawal proses pembahasan Anggaran di DPRD DKI Jakarta. Kemudian dalam hal mendorong peningkatan kuota dan alokasi (cakupan dan manfaat) Program Perlindungan Sosial di Indonesia, SPRI dan Koalisi juga akan melakukan pengawalan proses pembahasan anggaran di DPR RI.

  3. Jajak Pendapat Warga Miskin di 30 Kelurahan di Jakarta. Mobilisasi dukungan dari warga miskin penting dalam hal mendorong penerapan PKH Lokal di Jakarta, untuk itu SPRI di 30 Kelurahan akan menggelar jajak pendapat warga miskin guna memberi persetujuan dan dukungan penerapan PKH Lokal di Jakarta. Sedikitnya tiga ribu keluarga miskin yang tersebar di 30 Kelurahan akan dimintai persetujuan dan dukungannya.

  4. Riset dan Monitoring Pemutakhiran DTKS Tahun 2021. Guna memperkuat tuntutan SPRI dan Koalisi agar pemerintah melakukan perbaikan DTKS secara nasional, Koalisi akan melalukan riset terkait mekanisme penetapan dan pemutakhiran DTKS tahun 2021 di Jawa Barat. Di Jakarta, SPRI akan melakukan monitoring dan pemantauan proses pendaftaran dan pemutakhiran DTKS, yang sudah berjalan mulai Juni 2021. Hasil riset dan monitoring akan digunakan oleh SPRI dan Koalisi sebagai landasan bukti guna mendorong perbaikan DTKS.

  5. Kajian Kebijakan Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2022. Koalisi juga akan melakukan kajian terhadap Kebijakan Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2022, kajian ini akan dilakukan oleh Seknas FITRA. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan memeriksa kebijakan dan besaran  anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan sosial di Indonesia

  6. Kampanye Media Sosial. Dukungan publik, masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan upaya advokasi ini. Karena itu, SPRI dan Koalisi akan mengoptimalkan berbagai media sosial seperti: You Tube, Instagram, Facebook, Whatsapp sebagai media untu mengkampanyekan setiap perkembangan dan upaya advokasi yang sedang dan telah dilakukan.

  7. Mobilisasi Aksi Massa. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik dan menekan para pembuat kebijakan di pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini akan dilakukan di Bandar Lampung, Jakarta, Bogor dan Tasikmalaya. Aksi massa merupakan bagian dari upaya memobilisasi suara dan keterlibatan langsung warga miskin.

  8. Memperluas Jaringan & dukungan organisasi masyarakat sipil. Saat ini SPRI telah mendorong terbentuknya Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial. Selanjutnya pembangunan koalisi akan diperluas hingga ketingkat daerah.

Demikian serangkaian agenda advokasi yang akan menjadi pegangan SPRI bersama Koalisi dalam mendorong peningkatan akses keluarga miskin terhadap program perlindungan sosial di Indonesia.

 

Dika Moehammad, Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)