Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera,

Lawan Kapitalisme Imperialisme!

image

SEJARAH SPRI

Pengantar

Kami hadir sebagai bagian dari perjuangan kelas—kelas yang tertindas melawan kelas yang menindas. Jauh-jauh hari sebelum Columbus meninggalkan Eropa dan perjanjian Tordesillas disahkan oleh Tahta Suci, manusia sudah hidup dalam antagonisme (pertentangan) kelas. Tepatnya semenjak kelas-kelas sosial terbentuk setelah hancurnya corak produksi komune primitif. Muculnya corak produksi perbudakan menandai dominasi kelas yang berkuasa terhadap para budak. Para pemilik budak mengeksploitasi para budak guna menumpuk pundi-pundi kekayaan, menghasilkan surplus produksi bagi kepentingan kelasnya. Para budak dilucuti derajatnya sebagai manusia, menjadi hewan perahan dengan derajat setara binatang. Maka para budak tidak henti-henti melakukan pemberontakan guna melepaskan diri dari rantai penindasan.

 

Setelah masyarakat perbudakaan tidak mampu lagi mewadai kemajuan corak produksi, maka munculah masyarakat feodalisme. Di sinilah sejarah para raja dimulai. Para raja yang merasa mempunyai hak atas tanah sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi, memaksa para hamba sahaya untuk bekerja demi kepentingan mereka. Hasil produksi dan surplus produksi semuanya diserahkan kepada raja guna menumpuk kekayaan bagi istana. Para petani hidup bagai kuda yang bekerja tanpa henti bukan demi kesejahteraanya sendiri, tetapi demi para raja dan seluruh bagian dari birokrasi kerajaan. Bersamaan dengan penindasan para raja, perlawanan petani tak pernah berhenti. Jatuh bangun perlawanan kaum tani, bisa ditumpas dan dikalahkan, namun tidak pernah pupus. Seperti rumput teki, selalu tumbuh walaupun sering dicabuti.

 

Di negeri kami, feodalisme ini bergandengan tangan dengan kolonialisme. Maka rakyatpun mengalami penindasan ganda: ditindas oleh bangsanya sendiri dan sekaligus ditindas oleh penjajah. Maka revolusi di negeri kami merubuhkan dua hal sekaligus: feodalisme dan penjajahan. Maka revolusi negeri kami bukanlah revolusi yang mudah karena menghancurkan feodalisme dan sekaligus kekuatan modal kapitalisme kolonial. Oleh sebab itu, sedari awal rakyat di negeri kami sudah terdidik oleh beratnya arena perlawanan.

 

Saat feodalisme telah runtuh dan kolonialisme berhasil diusir, perkembangan kapitalisme melahirkan apa yang kami sebut kaum miskin perkotaan. Mereka tersebar di tengah-tengah kota yang baru tumbuh sebagai dampak dari industrialisasi. Tenaga mereka tak mampu diserap oleh pabrik-pabrik yang bertumbuh. Sementara untuk bertani, lahan-lahan telah habis digantikan oleh pusat-pusat pertokoan, perumahan, bandara hingga gedung-gedung perkantoran. Maka mereka mencari lapangan pekerjaan sendiri di luar pekerjaan sebagai buruh maupun sebagai pegawai pemerintahan. Lapangan pekerjaan mereka membentang, mulai dari pedagang kaki lima, calo, sopir hingga menjadi copet.

 

Bukan sebagai proletariat, kaum miskin kota memang tidak berhadapan langsung dengan tuan-tuan kapitalis. Namun, bukan berarti mereka tidak ditindas dan dihisap oleh kapitalisme. Tidak ada sendi-sendi kehidupan yang bisa melepaskan diri dari jerat kapitalisme. Termasuk kaum miskin perkotaan. Tak mengherankan kalau mereka pun sering melakukan perlawanan terhadap para pemilik modal.

 

Terpinggirkan secara ekonomi, politik dan sosial budaya, tidak menjadikan kaum miskin perkotaan absen dalam momentum perlawanan. Ketika revolusi nasional pecah pada 1945, kaum miskin perkotaan bergabung dengan laskar-laskar rakyat melawan kekuasaan kolonial. Mereka memimpin terjadinya perang kota melawan balatentara Jepang maupun NICA pada agresi Belanda I dan II. Peran revolusioner mereka ikut mengobarkan bara api perlawanan memperlihatkan kaum miskin perkotaan bukan kekuatan yang bisa dipinggirkan.

 

Elan revolusi kaum miskin perkotaan merupakan energi perubahan yang maha dasyat. Mereka selalu terlibat perubahan penting di negeri ini. Peristiwa 27 Juli 1996 hingga Mega Bintang Rakyat 1997, merupakan contoh gelombang-gelombang revolusioner yang melibatkan kaum miskin perkotaan. Seringkali, secara tidak terduga-duga kegigihan kaum miskin perkotaan mampu mendobrak dinding-dinding kekuasaan yang sebelumnya berdiri kokoh. Di tengah energi revolusioner kaum miskin perkotaan yang melimpah ruah inilah kami, SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia), hadir. Kehadiran kami untuk mewadahi energi revolusioner kaum miskin perkotaan itu. Jika tidak diwadahi, energi perlawanan itu bisa digunakan oleh kekuatan reaksioner untuk memukul gerakan demokratik.

 

Cikal Bakal SPRI dan Penumbangan Kediktatoran

Krisis politik dan ekonomi menandai proses penumbangan rezim kediktatoran Orde Baru. Selama 32 tahun, Soeharto dengan ditopang militer dan birokrasi, mematikan hak-hak politik rakyat. Saluran perlawanan sengaja disumpal dengan represifitas agar tidak muncul ke permukaan. Semenjak berdirinya, Orde Baru merupakan rezim anti demokrasi. Mengutamakan tentara sebagai gerakan pemenggal demokrasi dengan alasan untuk menarik modal masuk demi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang menentang rezim akan ditumpas sampai ke akar-akarnya.

 

Peristiwa Mei 1998 menandai kebangkitan gerakan perlawanan rakyat. Setelah berpuluh puluh tahun dihambat perkembangannya, akhirnya benteng yang dibangun oleh Orde Baru jebol juga. Aliansi gerakan rakyat yang luas berhasil menumbangkan kediktoran Orde Baru. Di antara gerakan yang berlawan, kaum miskin kota ikut ambil bagian dalam proses penumbangan rezim Orde Baru. Keterlibatan kaum miskin kota ikut mendorong radikalisasi massa. Bila pusat gerakan awalnya di kampus-kampus, munculnya kaum miskin perkotaan mendorong gerakan untuk keluar ke jalanan, melumpuhkan titik-titik strategis yang membuat percepatan penumbangan rezim Orde Baru.

 

Pada awalnya, perlawanan kaum miskin kota tentu saja masih sporadis, tidak terorganisir. Semenjak Pemuda Rakyat dihancurkan oleh rezim Orde Baru pasca Peristiwa 1965, tidak ada lagi organisasi progresif yang mengorganisir kaum miskin perkotaan. Justru lebih banyak kelompok reaksionerlah yang mewadahi kaum miskin perkotaan demi kepentingan ekonomi dan politik mereka.

 

Setelah Peristiwa Mei 1998, terlihat bahwa kaum miskin kota dimanfaatkan oleh militer untuk memukul mundur gerakan demokrasi. Lewat Pam Swakarsa yang berisikan kaum miskin kota yang dipersenjatai, militer menghadap-hadapakannya dengan kekuatan rakyat yang menghendaki reformasi total. Benturan-pun tak bisa dihindarkan. Di beberapa tempat, korban jiwa berjatuhan. Besarnya energi perlawanan rakyat akhirnya berhasil memukul mundur kekuatan reaksioner sehingga pada akhirnya berhasil memperlebar jalan demokrasi.

 

Salah satu buah dari demokrasi adalah munculnya organisasi-organisasi rakyat dalam berbagai sektor. Bila sebelumnya organisasi-organisasi yang ada harus mendapatkan restu dari pemerintah, tumbangnya kediktoran mendorong elemen-elemen masyarakat untuk berserikat dan berkumpul dalam wadah organisasi. Bentuk-bentuk organisasinya pun beraneka ragam, mulai dari ormas hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu yang diwadahi oleh organisasi tersebut adalah kaum miskin perkotaan.

 

Munculnya organisasi-organisasi yang mewadahi kaum miskin perkotaan inilah yang kemudian mendorong kekuatan-kekutan progresif untuk terlibat di dalamnya. Beberapa organisasi tersebut antara lain Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK/1999), Laskar Pemuda Rakyat Miskin (2002/Jakarta), Serikat Pengamen Indonesia (1997/Yogja), Kaum Miskin Kota untuk Revolusi Demokratik (Kastared/Lampung), dan pengorganisiran kaum miskin kota di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Selain GPK, organisasi-organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan. Belum ada wadah yang tersebar secara nasional cabang-cabangnya. Inilah yang mendasari kami untuk melakukan kongres persatuan.

 

Beberapa organisasi KMK dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimatan, Sulawesi dan Papua berhasil dikumpulkan guna menyelenggarakan sebuah kongres persatuan KMK, pada 11-13 Oktober 2004 di Bogor, Jawa Barat. Inilah sejarah penting bagi kami. Tanpa persatuan tidak ada jalan menuju perubahan. Kami menyadari, kaum miskin perkotaan tidak hanya berada di satu dua kota, tetapi ada diseluruh pelosok negeri ini. Penindasan yang dialami oleh kaum miskin perkotaan juga terjadi dimana-mana. Persatuan diperlukan agar kekuatan kaum miskin perkotaan menjadi satu tubuh dan satu jiwa.

 

Organisasi yang datang dalam Kongres Persatuan KMK antara lain: KPM-Jakarta, GPK-Jakarta, LPRM Jakarta, SHP Jakarta, PRT Jakarta, STPOI Jakarta, SPM Mojokerto, GPK Gresik, GPK Kudul, FOKAL Gresik, LPRM Tuban, LPRM Lamongan, LPS Surabaya, SPS Pasuruan, GPK Pekalongan, KPR Pekalongan, SPI Jogjakarta, PPKL RM Jogjakarta, SPRMK Medan, JAMURDEMO Siantar, BARAK Palembang, GPK Lubuk Linggau, KPSBR Lampung, GPK Sulawesi Selatan, GPK Bau-bau, GPK Kendari, KPR-S Makasar, PPKL Kalimantan Timur dan yang tidak hadir akan tetapi menyatakan bersedia bergabung antara lain: Aceh, Bandung, Palu, Maumere dan Solo.

 

Poin-poin penting dalam kongres meliputi pembahasan tentang situasi nasional. Indonesia sudah merdeka, akan tetapi muncul penjajahan asing dengan gaya baru. Inilah yang membuat hilangnya kemerdekaan nasional dalam lapangan ekonomi untuk mengemudikan arah perekonomian nasional. Akibat tidak ada kemandirian dibidang ekonomi mengakibatkan berbagai macam kesengsaraan bagi kehidupan rakyat miskin di perkotaan dan juga di pedesaan.

 

Ketiadaan lahan dan perlindungan terhadap produk-produk pertanian dari persaingan keji dengan modal asing serta minimnya teknologi pertanian di desa-desa telah menyebabkan meningkatnya arus migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Rendahnya upah, bahkan PHK massal dalam telah memperpanjang barisan pengangguran di kota.

 

Pencabutan subisidi kesejahteraan-BBM, kesehatan, pendidikan dan perumahan-bagi rakyat semakin menambah panjang barisan pengangguran tanpa keterampilan. Arus urbanisasi, dampak krisis, menyebabkan barisan rakyat miskin kota-kota semakin bertambah banyak. Tanpa jaminan lapangan kerja yang bermartabat, rendahnya daya beli menyebabkan kemampuan untuk bertahan hidup bahkan untuk ukuran yang paling minimal pun tidak didapatkan. Ini menyebabkan menjamurnya sektor informal, perkampungan kumuh, pengangguran, prostitusi, gelandangan, dan kaum kriminil.

 

Inilah nasib dan derita abadi rakyat miskin kota di tengah negeri yang kapitalismenya terbelakang dan penguasanya kaki tangan Imperialis Neoliberal yang anti rakyat, keji, dan militeris. Serangan terhadap kesejahteraan rakyat akibat krisis dan solusi neoliberal yang dijalankan semakin massif dan semakin mempertajam krisis. Kemandirian negara goyah di bawah tekanan dari negeri-negeri maju lewat lembaga-lembaga ekonomi dunia yang memberikan hutang dan akibat ketergantungan ekonomi lainnya (misalnya bahan mentah untuk industri).

 

Perlawanan rakyat terhadap serangan ini sering dihadapi dengan represi baik secara fisik maupun dengan alasan hukum/ kriminalisasi. Sementara problem-problem penyalahgunaan uang rakyat (korupsi) juga semakin merajalela. Situasi ini semakin mengarah pada krisis yang semakin kompleks, tidak hanya secara ekonomi akan tetapi juga krisis kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara (politik).

 

Keadaan ini memberikan basis bagi kesadaran yang semakin maju dari rakyat untuk perubahan. Bangkrutnya kepercayaan rakyat terhadap elite-elite politik yang diwadahi dalam partai-partai tradisional dan perlawanan-perlawanan dalam bentuk gerakan massa adalah bukti kuatnya keinginan rakyat akan perubahan. Keinginan berubah rakyat ini harus terus menerus diolah, diwadahi dan diarahkan menemukan jalan keluarnya dan tidak ditipu oleh para reformis gadungan karena sejatinya hanya rakyat sendirilah yang mampu membebaskan dirinya dari ketertindasan dan ilusi yang selalu membelengunya.

 

Situasi seperti di atas menghendaki pola transformasi baru, yaitu dari masyarakat agraris kemasyarakat industri dengan metode yang ilmiah, modern, dan berkeadilan sosial, sehingga menyerap barisan pengangguran ke dalam proses industrialisasi. Dengan demikian pekerjaan-pekerjaan informal dapat digantikan dengan pekerjaan formal yang lebih mensejahterakan dan menaikan martabat rakyat miskin.

 

Problem-problem tersebut diatas mengharuskan dibangun juga wadah perjuangan nasional dengan membangkitkan gerakan perjuangan rakyat miskin dan terlibat aktif dalam menggalang dan memperkuat persatuan rakyat miskin. Inilah kebutuhan mendesak dari perjuangan rakyat miskin.

 

Tanpa demokrasi, kesejahteraan rakyat miskin tak mungkin terwujudkan. Didalam demokrasi, organisasi-organisasi rakyat miskin didirikan, mendidik diri dan membajakan diri Bersama sektor rakyat tertindas lainya menuju kemenangan sejati. Persoalan perlawanan spontan, lokal dan tersekat-sekat dalam profesi kaum miskin kota; pemuda, pedagang, pelacur, tukang becak, pengamen, dan sebagainya tidak akan menghasilkan kemenangan bagi kaum miskin kota. Disinilah arti penting dari Kongres Persatuan KMK. Dengan membangun organ payung, menggagas gerak langkah bersama secara ideologi, politik dan organisasi. Hanya dengan persatuan, langkah kita semakin gagah, kuat, kokoh, tak terkalahkan.

 

Pembangunan organisasi diletakan pada dasar; (1) Penyatuan, pembangunan dan perluasan keterlibatan komite-komite lokal baik berdasarkan kampung maupun sektor kerja di setiap teritori dalam sebuah bentuk perjuangan bersama, (2) Pembangunan dan perluasan di teritorial yang belum ada organisasinya berdasarkan kampung atau sektor kerjanya.

 

Karena itu pada tahap awal penyatuan dan pembangunan organisasi nasional Kaum Miskin Kota berbentuk LIGA. Terdiri dari organisasi-organisasi lokal baik berdasarkan teritori maupun sektor kerja, yang disatukan dalam sebuah organisasi payung di tingkat nasional, wilayah maupun kota. Misalnya: dalam sebuah kota terdapat lima organisasi meliputi: pengamen, organ pedagang, organ pemuda atau karang taruna dll, maka penyatuannya dilakukan dalam bentuk Presidium bersama, begitu juga ditingkat wilayah dan nasional. Akan tetapi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dapat dipimpin oleh sebuah struktur harian.

 

Dengan demikian kepemimpinan LIGA secara organisasional dalam kondisi ini hanya terjadi ditingkat nasional, wilayah, kota (yang merupakan perwakilan komite kampung/sektor kerja disetiap tingkatannya). Pembasisan organisasi baik komite kampung/ sektor kerja yang menjadi tugas pokok pada awal pembangunan ini dipastikan oleh organisasi-organisasi yang tergabung dalam LIGA ataupun dengan pembentukan unit-unit kerja di setiap kampung mapun sektor kerja.

 

Maka kongres pun memutuskan terbentuknya SRMK (Serikat Rakyat Miskin Kota). Pengurus DPN: Ketua Umum (Marlo Sitompul), Sekjen (Munatsir), Kabid. Pedangan Kaki Lima (Sukandar), Kabid. Pemuda (Dika Mohammad), Kabid Budaya (Beni Hasibuan).

 

Dari SRMK ke SRMI

Dinamika organisasi akan mengikuti dinamika sosial. Hanya organisasi yang bisa mengikuti gerak zamanlah yang akan besar. Harus disadari organisasi merupakan alat. Alat yang dipakai haruslah mengikuti perkembangan keadaan yang dilalui. Perkembangan organisasi kami pun mengikuti dinamika masyarakat.

 

Sebagai organisasi, SRMK berkembang sampai ke desa-desa. Di pedesaan, juga terdapat kaum miskin desa. Mereka merupakan para pemuda yang tidak mampu diserap menjadi tenaga kerja sektor pertanian. Mereka mulai menyadari pentingnya organisasi guna memperjuangkan nasib mereka. Maka bergabunglah dengan SRMK. Problem organisasi pun timbul karena hanya menyebut miskin kota. Mau tidak mau nama organisasipun harus diubah. Berdasarkan Kongres I Serikat Rakyat Miskin Kota pada, tanggal 13 -14 Maret 2008 di Bogor Jawa Barat, didirikanlah ormas Serikat Rakyat Miskin Indonesia selanjutnya disingkat SRMI.

 

Sepanjang yang pernah dipelajari, penindasan dan penghisapan oleh Kapitalisme-lah yang menciptakan kemiskinan. Bahkan, Kapitalisme memang mensyaratkan adanya orang miskin. Karena, apabila tidak ada orang miskin, kapitalisme tak akan memiliki daya untuk memproduksi barang dagangan sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi yang semurah-murahnya. Ya, apabila tidak ada orang miskin, kapitalisme tidak akan pernah mampu menunjukkan wajah palsunya yang seolah-olah penuh kasih dan pertolongan itu di hadapan media massa cetak dan elektronik. Dengan kata lain, kapitalisme bisa tetap berjaya hanya karena ada orang miskin. Dan agar tetap berjaya, kaum kapitalis pasti menginginkan orang miskin tetap tinggal diam di kemiskinannya yang jauh dari sejahtera. Dan, kaum miskin itu terdapat di kota dan desa. SRMI berkehendak mewadai mereka.

 

Metode perjuangan pun mesti mengikuti perkembangan situasi yang ada. Tidak selamanya harus berseberangan dengan pemerintah. Pada saat program-program pemerintah menguntungkan kaum miskin, maka perlu diintervensi sehingga benar-benar tepat sasaran. Inilah kesempatan bagi kami untuk mengadvokasi rakyat miskin secara luas. Maka dengan bekerjasama dengan pemerintah, maka kami mengadvokasi program BLT dan ASKESKIN (2006). Kerjasama ini untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat miskin benar-benar terpenuhi.

 

Dalam melakukan advokasi, metode perlawanan harus tetap dijaga. Perlawanan lewat aksi massa sebagai senjata kekuatan rakyat miskin terus menerus dilakukan agar tidak dapat bersandar pada spontanitas. Gerakan perlawanan mesti terencana dan terjadwal dengan baik agar rakyat miskin selalu belajar dari aksi ke aksi. Maka kami menyusun rencana aksi setiap tiga/empat bulan tanpa harus menunggu ada persoalan. Aksi massa selain untuk melatih radikalisasi, juga untuk memperluas front persatuan dengan elemen-elemen demokratik yang lain. Dengan adanya front persatuan diharapkan kekuatan semakin berlipat ganda.

 

Perkembangan situasi juga menghendaki bentuk organisasi harus disesuaikan. Selama perjalanannya, pengalaman kami mengajarkan bahwa organisasi payung tidaklah memadai untuk mengimbangi percepatan dinamika kaum miskin. Mekanisme organisasi payung kurang mengikat kekompakan dalam bergerak (adanya penolak keputusan SRMK oleh ormas anggota). Oleh sebab itu, bentuk organisasipun diubah dengan prinsip sentralisme demokrasi. Keputusan diambil secara bersama-sama secara demokratis. Ketika keputusan sudah diambil, maka seluruh organisasi wajib menjalankan organisasi tersebut. Maka SRMI lahir dengan mekanisme organisasi dengan memadukan arah gerak dari pusat sampai cabang terbawah.

 

Perpecahan: Kehendak Sejarah

Intrik-intrik politik bukan hal yang baru dalam pembangunan organisasi. Peristiwa ini juga menimpa organisasi kami. Berawal dari desas-desus bahwa SMRK akan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), perpecahan itu terjadi. Merebaknya isu ini telah didengar sebagian aktifis gerakan di nasional.

 

Setelah diteliti, DPN SRMI telah menemukan jawaban asal-usul isu ini berkembang. Pertama, kecaman DPN SRMI terhadap Pengurus SRMI Sulawesi Selatan yang masuk menjadi salah satu pengurus partai  peserta pemilu. Secara organisasi belum ada keputusan SRMI untuk masuk kedalam partai yang akan dijadikan patner atau sekutu dalam pemilu 2014.  Kedua, penegasan DPN SRMI kepada pengurus SRMI diwilayah atau kota atau kabupaten yang tidak fokus dalam kerja penstrukturan. Ketiga, ada campur tangan Partai Rakyat Demokratik (PRD) terkait penyebaran isu tersebut di atas. Sebab sebelumnya, kader PRD yang bekerja di SRMI memprotes pimpinan pusat PRD yang salah mengambil kebijakan. Yaitu, masuknya ketua umum PRD ke salah satu partai sebelum ada keputusan partai secara resmi.

 

Pada 28-29 Februari 2011, Pelaksanaan Rapimnas II dilaksanakan di Jakarta, di Gedung Hall Volley Senayan dengan dihadiri 1500 anggota SRMI DKI Jakarta dan Pengurus Cabang SRMI peserta Rapimnas (Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah (awal peninjau), Jambi (perluasan), Lampung, DKI Jakarta, dan RIAU). Acara pembukaan Rapimnas II SRMI diisi sambutan Ketua Umum SRMI dan Pidato Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Indonesia.

 

Pada 29 Februari 2011, Rapimnas dilaksanakan dengan peserta aktif dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk Jambi diassesment DPN karena status daerah perluasan dan Sulawesi Tengah, peninjau, situasional karena hadir pasca presnas PRD. Agenda pembasahan diantaranya, situasi nasional yakni laporan DPN SRMI dan daerah terkait bidang ideologi, politik dan organisasi. Kemudian startegi taktik, yakni hasil dan dinamika sidang.

 

Secara umum sepanjang pelaksanaan Rapimnas II SRMI berlangung tidak ada kesan ataupun kata-kata yang menunjukkan adanya persoalan antara DPN – DPW SRMI terkait persoalan berpidatonya Muhaimin Iskandar. Hal ini dianggap oleh semua peserta sidang adalah bagian dari rangkaian pendekatan program. DPN SRMI sama sekali tidak ada maksud tidak memberi kesempatan pimpinan PRD berbicara dalam forum pembukaan Rapimnas. Justru DPN SRMI telah mengirimkan surat kepada Sekjen PRD untuk hadir dan berkesempatan memberikan pidato. 

 

Pasca Rapimnas II SRMI, Pengurus DPN SRMI dalam surat keputusan No: B/SK/DPN-SRMI/III-2011/050 menetapkan program kerja Radikalisasi Terjadwal, Pendidikan dan Manajemen Organisasi.  Ketiga hal tersebut meliputi penerbitan BARA, konfrensi pendidikan, aksi nasional hari anti kemiskinan, mengisi ruang politik dibulan ramadhan, pendataan front non parlemen, penjajakan calon sekutu, menetapkan Jambi dan Sulawesi Tengah sebagai daerah perluasan dengan target 8 bulan sudah terbentuk struktur DPW, dan musyawarah wilayah untuk pendetailan tehnis kerja diatas tersebut. Pengerjaan keseluruhan ini adalah kerja periode bulan Maret – Oktober 2011.

 

Seiring berjalannya waktu, DPN SRMI mendapatkan sms atau telepon dari DPW SRMI Jawa Barat yang mengirim surat adanya pembentukan KPO SRMI yang akan mendorong KLB. Motor dari penggerak KPO SRMI ini adalah DPW SRMI Sulawesi Selatan dan DPW SRMI Jawa Tengah. Mereka melakukan kerja-kerja konspirasi (tertutup) dengan mengajak cabang-cabang SRMI untuk menyepakati adanya KLB. Sedangkan surat adanya pembentukan KPO tidak pernah secara resmi diterima DPN.

 

Sejarah perpecahan ini justru mendewasakan kami. Elang tidak diuji dengan angin sepoi-sepoi, tetapi oleh badai. Perpecahan merupakan dialektika yang tidak perlu diratapi. Sejarah mencatat, organisasi-organisi yang besar tumbuh lewat serangkaian perjuangan internal dalam organisasi untuk membersihkan organisasi dari unsur-unsur pengkhianat. Inilah yang mendorong kami untuk segera melakukan konsolidasi untuk membangun kekuatan baru.

 

Lahirnya SPRI

Pada tanggal 1-4 Juli 2013, Serikat Rakyat Miskin Indonesia menggelar Kongres I SRMI di Cianjur, Jawa Barat. Hadir dalam Kongres tersebut para pengurus dari cabang-cabang SRMI: Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Oleh karena terkendala pendanaan peserta dari Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo tidak bisa menghadiri Kongres tersebut. Namun demikian mereka menyatakan akan tetap mendukung keputusan Kongres dan siap membuka cabang.

 

Sebelum sidang kongres dimulai, Ketua Panitia sekaligus Ketua Umum SRMI, menyampaikan pidato pembukaan: “Kita sebenarnya semakin yakin bahwa perjuangan melawan kemiskinan yang sedang kita jalani sekarang akan berkembang dan terus berkembang menjadi sesuatu yang dahsyat. Kami semakin yakin bahwa organisasi SRMI yang kini berada di 16 cabang kota dan kabupaten, akan semakin giat berkumpul dan bekerja bersama rakyat untuk melawan pemiskinan. Dan masing-masing dari kita sebagai anggota SRMI sadar dan paham bahwa upaya melawan pemiskinan dan kemiskinan adalah bagian dari keseharian kita semua.”

 

Sidang pertama dimulai dengan penilaian Laporan DPN SRMI Periode 2008-2013. Terdapat beberapa kesimpulan seperti: Secara umum kesadaran yang berhasil dibangun oleh organisasi adalah kesadaran memperjuangkan hak. Secara umum organisasi tidak berhasil memenangkan kadernya untuk masuk ke dalam sistem demokrasi borjuis tingkat nasional, kecuali ditingkat desa atau RT. Organisasi tidak mengalami perluasan dan penguatan ditingkat provinsi oleh karena adanya upaya pecah belah oleh PRD (terjadi pengurangan cabang di tiga provinsi).

 

Dalam sesi sidang Penilaian Situasi Ekonomi Politik Nasional, disimpulkan: Negara Indonesia adalah negara Kapitalis. Seluruh susunan ketatanegaraan Negara Indonesia diabadikan berdasarkan prinsip-prinsip yang memenangkan dan melestarikan kekuasaan modal. Kapitalisme di Indonesia memiliki ciri khas khusus yaitu dengan latar belakang sejarah awal masuknya kapitalisme di Indonesia serta kebijakan-kebijakan penguasa pasca Revolusi Pembebasan Nasional 1945 yang tidak tuntas, menjadikan negeri kapitalis yang perekonomiannya tergantung dan didominasi oleh kepentingan negeri-negeri Imperialis. Dalam kondisi semacam ini rakyat Indonesia hingga sekarang menjadi korban penghisapan dan perampasan kesejahteraan dan sumber daya alamnya oleh kaum Imperialis dan kakitanganya di dalam negeri.

 

Ekspansi besar-besaran dan dominasi perekonomian dalam negeri oleh kaum imperialis ini memunculkan situasi-situasi baru yang secara signifikan berpengaruh di lapangan politik. Susunan kekuasaan semakin menyesuaikan dengan perkembangan situasi ini. Tekanan krisis di sektor riil yang tidak bisa pulih, adalah keadaan yang mencerminkan rendahnya basis tenaga produktif dari borjuis dalam negeri yang sangat tergantung pada modal, teknologi, dan pasar asing—yang dalam skala global produk manufaktur Indonesia adalah bagian dari komoditi global dalam taraf over produksi. Situasi ini menyebabkan rasionalisasi ekonomi kapitalis sebagai istilah lain dari kebangkrutan massal terus berlagsung. Hal ini mendorong banyak kapitalis dalam negeri beralih menjadi kapitalis pedagang murni, dengan menjual merk perusahaan-perusahaan Indonesia tapi barangnya didatangkan dari Cina.

 

Otonomi daerah adalah salah satu konsekuensi politik yang logis sebagai arah dari perkembangan baru ini. Borjuasi dalam negeri yang semakin terdesak dalam melawan persaingan dengan kapital asing menjadikan otonomi daerah dan panggung-panggung politiknya sebagai alat baru untuk bertahan, dan sekaligus untuk mengambil peluang berperan sebagai agen langsung dari Imperialis, atau paling tidak, dengan bertransformasi menjadi elite politik. Dengan demikian, mereka dapat menemukan basis untuk mengembangkan kapitalnya dari proyek-proyek ekonomi yang dibiayai/disponsori oleh negara. Gejala politik ini menjadi kecendrungan yang umum saat ini. Untuk dapat mencapai tujuannya ini bentuk ekspresi politik yang reaksioner dipergunakan, dari mengeksploitasi isu agama, rasialisme (pribumi vs non pribumi, pendatang vs penduduk asli) regionalisme, provinsionalisme, kabupatenisme, dsb.

 

Sementara itu, pergerakan rakyat di Indonesia sebagai aksi politik esktra parlemen yang menentang hegemoni neoliberal tetap berjalan secara kontinyu meskipun belum pernah mencapai kesatuan gerak, meskipun isu yang dituntut adalah persoalan turunan dari neoliberalisme itu sendiri: komersialisasi pendidikan dan kesehatan; pencabutan subsidi sosial, pupuk, dan energi (BBM dan TDL); penggusuran pemukiman dan usaha kecil; perdagangan bebas (impor bahan pangan); privatisasi BUMN; alih daya (outsourcing) dan pembrangusan serikat kerja (union busting), dan kejahatan korupsi “kerah putih” (seperti BLBI dan Century), dan lain lain. Namun apa daya, nyata sekali bahwa kooptasi gerakan dengan sogokan jabatan (semisal komisaris BUMN) dan uang tunai kepada para aktivis pimpinannya menjadi keseharian dalam perjalanan hidup kaum pergerakan di pusat politik Indonesia: Jakarta. Pula kebetulan saat ini menemukan tempat yang tepat untuk meluas seperti api dalam sekam: mental kapitalis/borjuasi. Inilah yang pernah saya sebut sebagai politik neoliberal.  

 

Selanjutnya dalam sesi sidang program perjuangan, disimpulkan: kemiskinan rakyat bersumber dari keadaan penduduk kota yang tidak mampu diserap oleh industri, bahkan juga korban PHK akibat kebangkrutan industri di Indonesia, serta arus migrasi penduduk pedesaan yang di sebabkan oleh rendahnya industrialisasi di pedesaan menyebabkan di desa-desa sangat langka lapangan kerja. Hal tersebut merupakan cerminan bagaimana program reforma agraria yang sempat di prakarsai pada masa Soekarno, tak berjalan sama sekali. Kepemilikan tanah, sejak masa Orde Baru hingga hari ini semakin kecil.  Dan semakin kecil lagi akibat dari kebijakan liberalisasi pertanian.

 

Seluruh program perjuangan mendesak di lapangan ekonomi, lapangan politik dan demokrasi, serta program perjuangan mengabdi pada jalan keluar politik yang mendasar, pada tujuan perjuangan sepenuh-penuhnya dapat menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi dan politik yang menjadi kepentingan rakyat miskin dan seluruh kelas dan kelompok sosial rakyat miskin lainnya.

 

Sudah jelas bagi kami bahwa seluruh kepentingan ekonomi dan demokrasi bagi rakyat miskin hanya dapat diwujudkan jika kekuasaan mengabdi pada kepentingan seluruh rakyat miskin, yakni: Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa penindasan Kapitalisme. Dan hal tersebut akan terwujud bukan dengan menitipkan cita-cita dan harapan pada partai-partai pro kapitalis, atau pada militer penjaga modal, melainkan pada persatuan kekuataan rakyat. Persatuan kekuatan rakyat lah basis bagi kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat.

 

Program yang akan menuntun kita pada arah perjuangan sehari-hari. Program utama ini harus di jembatani dengan program ekonomi, politik, kebudayaan, advokasi dan darurat lainnya, yang tujuannya adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan kemajuan kaum miskin dalam aspek-aspek tersebut. Membangun jembatan-jembatan bagi kemajuan perkembangan tenaga produktif  masyarakat, agar syarat-syarat bagi mewujudkan kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat semakin besar; semakin nyata.

 

Selanjutnya dalam sesi sidang strategi taktik perjuangan, disimpulkan: garis perjuangan ormas kaum miskin adalah anti kapitalisme. Garis perjuangan tersebut mengadung pengertian berjuang melawan penindasan agen-agen kapitalisme. Garis perjuangan selanjutnya adalah konsisten memperjuangkan seluruh program perjuangan yang menjadi kepentingan rakyat miskin dan tertindas. Bersolidaritas seaktif-aktifnya terhadap perjuangan kelas tertindas dan golongan rakyat yang dimiskinkan oleh Kapitalisme. Secara organisasi harus mengemban tugas membangun, menstrukturkan, dan memperluas wadah perjuangan seluruh rakyat miskin di Indonesia, dan mengorganisasikannya secara nasional.

 

Bahwa kongres sangat menyakini perjuangan yang akan dilancarkan oleh SPRI haruslah bermuara pada upaya mewujudkan persatuan kekuatan rakyat. Karena tanpa persatuan kekuatan rakyat seluruh program dan cita-cita membebaskan rakyat tertidas tidak akan dapat terwujud.

 

Selain prinsip-prinsip politik dan organisasi, juga disepakti bahwa taktik pembangunan ormas SPRI kedepan meliputi; Mobilisasi Aksi Politik Terjadwal, Melancarkan Aktifitas Politik Berkelanjutan, Propaganda Berkelanjutan, Pelatihan infrastruktur propaganda, Setia mengurus advokasi rakyat, Pendidikan Terencana untuk Kader dan Anggota, Perluasan Berdasarkan Sasaran Terencana, Pelatihan keorganisasian, Koran atau Terbitan yang terencana, Pengoperasian Media Publik. Kongres juga memutuskan untuk bekerja berdasarkan Plan atau standar yang telah ditetapkan.

 

Sesi sidang pembahasan konsepsi organisasi dan mekanisme menyoroti usulan badan organisasi yang diperluas hingga ditingkat Desa/Kelurahan. Secara umum tidak ada ada perubahan bentuk organisasi. Adapun perubahan yang disepakati meliputi: perubahan jadwal Rapimnas menjadi dua tahun sekali. Perubahan istilah nama cabang-cabang. Menurut peserta kongres usulan konsepsi organisasi sangat detil dan lengkap. Adapun perdebatan yang muncul lebih pada persoalan redaksi dan penjelasan.

 

Selanjutnya dalam sesi sidang perubahan nama, logo dan slogan telah disepakati nama baru penganti ormas SRMI adalah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Perubahan nama ini didasari oleh karena apabila tetap menggunakan nama SRMI, berdasarkan penyampaian pimpinan daerah organisasi tidak akan mengalami perkembangan. Sebaliknya organisasi akan banyak mengalami masalah.

 

Yang paling menarik dalam kongres tersebut adalah partisipasi peserta pada saat pembahasan Slogan perjuangan. Hampir semua peserta aktif memberikan argumentasinya terkait dengan usulan perubahan slogan perjuangan. Namun meski begitu, sidang kongres tetap dapat memutuskan slogan berdasarkan aklamasi. Slogan yang diputuskan meliputi: Perjuangkan Hak-hak Rakyat Miskin Indonesia ! Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera, Lawan Kapitalisme Imperialisme!

 

Dalam sesi pemilihan pengurus DPN SPRI Periode 2013-2018, sidang kongres sepakat menetapkan Marlo Sitompul sebagai Ketua Umum dan Dika Mohammad sebagai Sekjen. Selanjutnya Kongres merekomendasikan pengurus DPN terpilih untuk segera mengelar sayembara pembuatan Mars Perjuangan SPRI. Sayembara tersebut hanya boleh diikuti oleh cabang-cabang SPRI.

 

Inilah mars SPRI:

 

Satukan jiwa dan citamu

rakyat semua

Menuju hari bahagia

tanpa berduka

Gapailah masa depanmu

rakyat semua

Hancurkan kapitalisme musuh bersama

 

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia

Wadah berjuang

berazas Pancasila

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia

Perjuangkan hak

rakyat miskin Indonesia

 

SPRI - SPRI semangat tanpa pamrih

SPRI - SPRI Berjuang untuk Negeri

 

Kuabdikan diriku ini untukmu ibu pertiwi

Kuyakinkan jiwaku ini padamu kami mengabdi

 

Inilah Manifesto Kami

Sepanjang sejarah Reformasi di Indonesia, tak ada kisah tentang kemakmuran. Harga-harga pangan tak pernah turun, biaya pendidikan dan kesehatan terus meningkat, pun demikian dengan tarif dasar listrik dan Bahan Bakar Minyak. Sehingga sungguh bohong kalau BPS menyatakan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan. Karena menurut kami kemiskinan di Indonesia semakin hari semakin merajalela.

 

Rakyat Indonesia tidak pernah ingin menjadi miskin. Rakyat Indonesia dengan segala kemampuannya terus berjuang untuk melawan kemiskinan dan kebodohan. Segala daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya telah berkali-kali diupayakan oleh rakyat, namun berkali-kali pula mereka dimiskinkan. Bukan karena nasib mereka menjadi miskin, tetapi sebuah sistem ekonomi politik yang memiskinkan mereka. Sistem ekonomi yang membuat upah para pekerja semakin rendah nilainya walau jumlahnya bertambah. Sistem ekonomi yang terus membuat harga bahan pangan semakin mahal dan tak menentu. Sistem pendidikan yang pilih kasih, yang hanya mengistimewakan murid murid dari orang tua yang tingggi pendapatannya. Pun dengan sistem kesehatan dan lain lainnya. Seluruhnya adalah akibat dari sistem kapitalisme yang paling primitif yang diterapkan di Indonesia.

 

Karenanya kami berdiri di sini untuk membangun kekuatan bersama rakyat, melawan kemiskinan dan pemiskinan. Karenanya kami berupaya selama belasan tahun terakhir mengumpulkan dan melayani kebutuhan masyarakat miskin. Karenanya kami berupaya terus untuk melatih rakyat miskin berani memperjuangkan hak-haknya.

 

Namun kami sadar, perjuangan yang kami lakukan sungguh berat. Kami sadar bahwa yang kami lakukan mengundang cemooh dan hinaan. Kami sadar kemampuan kami terbatas dan yang bisa kami lakukan juga tidak seberapa. Namun justru karena segala kekurangan itu membuat kami semakin dekat dengan rakyat miskin. Sehingga walau tak punya apa-apa kami tetap bersama dengan rakyat miskin.

 

Akhir kata kami ingin mengakhiri manifesto ini dengan slogan kami: Pangan, Pekerjaan, Perumahan, Pendidikan, Kesehatan dan Energi untuk Semua!

 

Cianjur, 3 Juli 2013

Penutup

 

Perjuangan masih amatlah panjang. Sejarah kami masih singkat, belum ada apa-apanya dibandingkan sejarah panjang penindasan dan perlawan rakyat. Kami akan terus bersama dan belajar bersama rakyat, melawan penindasan dan menciptakan kesejahteraan bagi kelas-kelas tertindas.***